Berita Bali

Indonesia Beresiko Tak Capai Target Pemenuhan Air Minum Untuk Masyarakat Tahun 2030

Indonesia Beresiko Tak Capai Target Pemenuhan Air Minum Untuk Masyarakat Tahun 2030

Penulis: Ni Luh Putu Wahyuni Sari | Editor: Fenty Lilian Ariani
ist
John Wempi Wetipo selaku Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada saat menghadiri Workshop Dukungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pengembangan Program Air Minum di Perkotaan dalam Kerangka NUWSP berlangsung di The Trans Resort Bali, Kuta, Badung, Kamis, 3 Agustus 2023. 

“Bapak ibu hadirin yang saya hormati saat ini kita menghadapi resiko tidak tercapainya target 10 juta sambungan rumah dalam rpjmn 2020-2024 dan tidak tercapainya target air minum di tahun 2030. Kedua kondisi ini perlu kita antisipasi sejak awal,” urainya. 

Baca juga: 60 Karya Seni Anak-Anak dari 10 Negara Dipamerkan di Museum Pasifika Bali


Jika dilihat dari struktur kegiatan daerah atau RKPD tahun 2023 fokus kegiatan daerah lebih banyak pada pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan yang lebih terfokus pada kawasan pedesaan.

Di RKPD 2023 terdapat sebanyak 337 daerah yang merencanakan kegiatan dimaksud. Lebih jauh tentang pengelolaan SPAM, jaringan perpipaan, peran Perumdam baik berupa perumda atupun perseroan sangat penting. 

BUMD ini memegang posisi kunci Untuk menjangkau rumah tangga dalam pemanfaatan air minum yang layak, namun masih banyak BUMD air minum saat ini masih dalam kondisi yang tidak sehat.

Ini perlu menjadi fokus kita semua untuk membuat BUMD air minum menjadi BUMD yang sehat.Hal ini juga menjadi bagian dari target RPJMN 2020-2024.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Bali di Wayan konser saya kurang lebih sekitar 4 tahun ya 4 tahun tinggal di Bali dan tidak pernah ada keluhan warga masyarakat atau demo terkait dengan soal air dan memang dari sisi adat tradisi budaya masyarakat Bali. Itu air dijadikan sebagai sumber dari kehidupan,” terangnya. 

Penguatan BMDA air minum tidak bisa dilihat sebagai tanggung jawab direksi BUMD. BUMD perlu dilihat sebagai bagian dari pemerintah daerah sehingga penyehatan BUMD menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, pengelola BUMD dan termasuk Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 

“Saya berharap pada workshop kali ini yang dihadiri oleh kepala daerah dan kepala dan ketua DPRD kita dapat merumuskan kesepakatan bersama untuk memperkuat pembangunan air minum di daerah termasuk penguatan BUMD  yang khusus mengelola air minum,” kata dia. 

Program ini menargetkan penambahan sambungan rumah sebanyak 1,2 juta sambungan rumah sebagai dukungan untuk mencapai target nasional yaitu 10 juta sambungan rumah di tahun 2024, bagi daerah-daerah yang mendapatkan bantuan melalui NUSP harus jauh lebih baik ketimbang daerah lain yang tidak mendapatkan bantuan. (*) 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved