Ketua DPRD Bali Ingatkan PJ Gubernur Bali, Hati-hati Sebelum Lakukan Groundbreaking LRT

TRIBUN-BALI.COM - Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama, memperingatkan Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya untuk berhati-hati sebelum melakukan groundbreaking untuk pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Bali pada awal tahun 2024.

Hal tersebut dikatakan Adi, seusai menghadiri acara koordinasi sekaligus silaturahmi berkenaan dengan sinergitas Eksekutif dan Legislatif di DPRD Bali, Kamis (5/10). Beberapa masukan dari Dewan dan juga Fraksi dilontarkan ke Pj Gubernur, Sang Made Mahendra Jaya. Salah satunya kemacetan Ubud, jembatan putus di Karangasem termasuk rencana pembangunan LRT di Bali.

“Saya bilang begini, Pak Pj tolong juga hati-hati berencana. Kalau nanti sudah di groundbreaking seperti Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi kan groundbreaking udah, tapi beberapa kali sampai sekarang belum ada titik terangnya karena konsorsiumnya pecah terus. Nah saya kan khawatir. Kalau begitu aja terus program kita, nanti masyarakat tidak percaya sama pemerintah,” kata Adi.

Adi mengatakan, jika berbagai persiapan sudah rampung termasuk pada pendanaan untuk proyek LRT ini barulah Pemerintah Provinsi Bali dapat melakukan groundbreaking. “Saya bilang kalau sudah nyata sekali duitnya ada, baru kita groundbreaking. Saya sampaikan begitu,” imbuhnya.

Di sisi lain, Adi Wiryatama menyarankan agar trayek (lintasan) kendaraan umum dapat ditambah lagi. Hal ini bertujuan agar masyarakat umum tertarik untuk menggunakan layanan transportasi umum yang telah disediakan oleh pemerintah.

Baca juga: Anak 11 Tahun Diperdaya Untuk Maling Uang dan Emas, Kerugian Capai Rp 20 Juta, Pelaku Dikembalikan

Baca juga: Kebakaran Lagi, Kali Ini di Culali Kintamani, BMKG Perkirakan Musim Hujan di Bali Mulai November

“Itu ada benarnya juga (masyarakat belum terbiasa gunakan transportasi umum), ada salahnya juga. Kalau kita lihat bus kita ya kan kosong itu misalnya yang dari Tabanan ke Denpasar itu. Karena jalurnya semua dilalui, orang yang mau cepat-cepat ke Denpasar direct (langsung) tidak bisa, karena harus mampir di semua tempat stopover (singgah),” kata Adi.

Mestinya, kata Adi, trayek (lintasan) transportasi umum harus diubah. Baik penumpang dengan tujuan ke Denpasar atau direct ke Ubud busnya juga harus berbeda. Sehingga tidak mesti semua lintasan harus dilalui bus.

“Jadi misalnya kalau mau ke Denpasar dari Tabanan ada 10 stop over. Kalau 10 itu dilalui kan lama sekali. Jadi harusnya ada yang direct. Yang pendek-pendek itu juga tetap ada. Itu mungkin akan memudahkan masyarakat. Saya kira masyarakat tertarik, kan murah itu. Apa sebabnya karena dia lama. Masyarakat mikirnya lebih baik naik motor,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana mengatakan, lebih baik pemerintah membenahi fasilitas pejalan kaki terlebih dahulu. “Menurut saya, fasilitas berjalan kaki yang baik dan terkoneksi mendahului terkait LRT. LRT adalah solusi pada saat kendaraan umum yang ada sudah tidak mampu melayani masyarakat, namun faktanya masyarakat Bali sampai saat ini belum berkeinginan untuk menggunakan kendaraan umum,” kata Adhi, Selasa (26/9) lalu.

Adhi Ardana tak memungkiri kemacetan di Bali akibat budaya masyarakat yang selalu menggunakan kendaraan pribadi dalam beraktivitas. Kendaraan umum belum diminati. Keberminatan terhadap kendaraan umum berujung atas belum terkoneksi dan terintegrasi antar moda di Bali.

“Selain dari pada tingkat keberminatan berjalan kaki yang rendah karena tidak bagusnya fasilitas umum berupa pedestrian atau trotoar yang juga mesti tersambung dengan baik,” imbuhnya.

Namun, kata Adhi dengan adanya perencanaan LRT di Bali, salah satu tambahan moda kendaraan umum baru yang akan menyempurnakan sambungan antar tujuan dan antar moda atau terkoneksi dan terintegrasi.

Sebelumnya, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya sudah menemui Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk membahas kelanjutan terkait groundbreaking LRT.

Menanggapi masalah proyek pembangunan Tol Mengwi-Gilimanuk, Pj Gubernur mengatakan, saat ini proyek tersebut masih ditangani oleh Kementerian PUPR. Ia pun akan menanyakan bagaimana kelanjutan untuk membangun tol ini.

“Itu sudah ditangani oleh Kementerian PUPR. Itu kan kementerian PUPR yang menangani. Coba nanti saya tanyakan. Ya semoga cepat selesai. Semoga cepat selesai Tol Mengwi-Gilimanuk ini supaya tidak macet-macet lagi,” kata Mahendra.

Ia pun berkenan jika para Kepala Desa yang berada di lokasi pembangunan Tol yakni di Jembrana dan Tabanan akan hadir menemuinya untuk menanyakan bagaimana progres pembangunan Tol Mengwi-Gilimanuk. “Kalau makin cepat, makin bagus. Kalau mau ketemu saya, senang saya,” katanya. (sar)

Mahendra: Saya Hanya Melanjutkan

DPRD Provinsi Bali mengadakan koordinasi sekaligus silaturahmi berkenaan dengan sinergitas Eksekutif dan Legislatif di DPRD Bali, Kamis (5/10). Kegiatan ini bertujuan untuk lebih mengenal sosok Pj Gubernur Bali.

Tentunya dalam acara tersebut turut hadir, Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya serta seluruh pimpinan, fraksi dan anggota DPRD Bali. Seluruh aspirasi dari rakyat pun disampaikan oleh Dewan ke Pj Gubernur Bali pada acara tersebut.

Beberapa aspirasi tersebut seperti kekeringan yang terjadi di Nusa Penida, masalah banjir di Kota Denpasar, hingga kemacetan di beberapa tempat pariwisata. Menanggapi aspirasi tersebut, Mahendra mengatakan sebagai Pj Gubernur yang hanya setahun ke depan memimpin Bali, ia tidak memiliki visi baru.

“Saya tidak ada visi baru. Jadi saya melanjutkan dan memperkuat apa yang sudah ada. Karena sudah bagus, saya tidak ada berpikir sedikit pun untuk mengubah, apalagi waktu saya di satu tahun. Itu yang perlu saya tegaskan. Permasalahan yang ada, baik di Karangasem dan daerah lainnya, akan saya bahas dengan OPD terkait,” kata Mahendra.

Mahendra menjelaskan, setelah dilantik menjadi Pj Gubernur Bali, ia pertama kali datang ke Ubud, Gianyar. Menurutnya, Ubud merupakan jantungnya pariwisata Bali. Maka dari itu permasalahan kemacetan di Ubud akan ia perhatikan betul.

“Memang sudah ada kantong parkir. Sayangnya, kantong parkir ada di tengah sehingga menuju ke sana macet. Perlu ditata lebih lanjut,” imbuhnya.

Ia mengaku belum mengetahui apakah Pemerintah Provinsi Bali memiliki lahan lebih di Ubud untuk membuat kantong parkir lagi. Tentunya lahan tersebut harus segera dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah agar wisatawan yang datang ke Ubud merasa nyaman.

Selain itu ia pun bersyukur akhirnya Bali memiliki Undang-undang Tentang Provinsi Bali saat ia menjabat sebagai Pj Gubernur Bali. Melalui UU tersebut, ia mengatakan ‘astungkara’ Bali akan mendapatkan dana dari melakukan pungutan kepada wisatawan mancanegara (Wisman).

“Saya juga sudah lapor kepada Pak Presiden, pada tahun 2024 kan kami tindaklanjuti karena itu amanat dari Perda. Perda sudah menyebutkan tanggal 14 Februari. Saya tentu sebagai Pj ketika saya tidak melaksanakan pada tanggal 14 tersebut untuk pungutan wisatawan asing, saya merasa sangat salah saya. Apalagi ini dari masyarakat melalui DPRD dan sudah disepakati. Jadi saya sudah sampaikan juga kepada Pak Sekda kita harus ngebut ini mempersiapkan,” bebernya.

Presiden RI Joko Widodo pun, kata Mahendra, memberikan arahan dana dari pungutan wisatawan tersebut agar digunakan banyak hal. Mahendra mengatakan, Jokowi hanya memperbolehkan dana tersebut digunakan untuk dua hal saja. Sehingga ia pun memproyeksikan dengan perkiraan jumlah wisman pada tahun ini 4,5 juta, ia memprediksi pada tahun depan mungkin jumlah wisman 5 juta orang ke Bali. “Kalau dikali Rp 150 ribu, bisa Rp 750 miliar. Itu kalau mulai dari awal,” tandasnya.

Rencananya dana pungutan yang hanya bisa digunakan untuk dua hal ini akan ia gunakan untuk menyelesaikan masalah sampah dan masalah pelestarian budaya. “Biar tuntas pas, masalah sampah dengan dana yang cukup biar tuntas begitu. Kemudian juga kita tentu prihatin karena ada penari kita penari di hotel naik truk. Sudah capek dandan, hanya dapat uang Rp 15 ribu. Sangat miris kita. Itu tidak boleh terjadi,” katanya. (sar)