LRT di Bali, Ketua DPRD Ingatkan Pj Gubernur, Adi Wiryatama: Tolong Hati-hati Berencana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama memperingatkan Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya untuk berhati-hati sebelum melakukan groundbreaking untuk pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Bali pada awal tahun 2024.

Hal tersebut dikatakan Adi seusai menghadiri acara koordinasi sekaligus silaturahmi berkenaan dengan sinergitas Eksekutif dan Legislatif di DPRD Bali, Kamis 5 Oktober 2023.

Beberapa masukan dari Dewan dan juga Fraksi dilontarkan ke Pj Gubernur, Sang Made Mahendra Jaya.

Salah satunya kemacetan Ubud, jembatan putus di Karangasem termasuk rencana pembangunan LRT di Bali.

Baca juga: Ketua DPRD Bali Ingatkan PJ Gubernur Bali, Hati-hati Sebelum Lakukan Groundbreaking LRT

“Saya bilang begini, Pak Pj tolong juga hati-hati berencana. Kalau nanti sudah di groundbreaking seperti Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi kan groundbreaking udah, tapi beberapa kali sampai sekarang belum ada titik terangnya karena konsorsiumnya pecah terus. Nah saya kan khawatir. Kalau begitu aja terus program kita, nanti masyarakat tidak percaya sama pemerintah,” kata Adi.

Adi mengatakan, jika berbagai persiapan sudah rampung termasuk pada pendanaan untuk proyek LRT ini barulah Pemerintah Provinsi Bali dapat melakukan groundbreaking.

“Saya bilang kalau sudah nyata sekali duitnya ada, baru kita groundbreaking. Saya sampaikan begitu,” imbuhnya.

Di sisi lain, Adi Wiryatama menyarankan agar trayek (lintasan) kendaraan umum dapat ditambah lagi.

Hal ini bertujuan agar masyarakat umum tertarik untuk menggunakan layanan transportasi umum yang telah disediakan oleh pemerintah.

“Itu ada benarnya juga (masyarakat belum terbiasa gunakan transportasi umum), ada salahnya juga. Kalau kita lihat bus kita ya kan kosong itu misalnya yang dari Tabanan ke Denpasar itu. Karena jalurnya semua dilalui, orang yang mau cepat-cepat ke Denpasar direct (langsung) tidak bisa, karena harus mampir di semua tempat stopover (singgah),” kata Adi.

Mestinya, kata Adi, trayek (lintasan) transportasi umum harus diubah.

Baik penumpang dengan tujuan ke Denpasar atau direct ke Ubud busnya juga harus berbeda.

Sehingga tidak mesti semua lintasan harus dilalui bus.

“Jadi misalnya kalau mau ke Denpasar dari Tabanan ada 10 stop over. Kalau 10 itu dilalui kan lama sekali. Jadi harusnya ada yang direct. Yang pendek-pendek itu juga tetap ada. Itu mungkin akan memudahkan masyarakat. Saya kira masyarakat tertarik, kan murah itu. Apa sebabnya karena dia lama. Masyarakat mikirnya lebih baik naik motor,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana mengatakan, lebih baik pemerintah membenahi fasilitas pejalan kaki terlebih dahulu.