Ketua DPRD Bali Ingatkan PJ Gubernur Bali, Hati-hati Sebelum Lakukan Groundbreaking LRT

TRIBUN-BALI.COM - Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama, memperingatkan Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya untuk berhati-hati sebelum melakukan groundbreaking untuk pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Bali pada awal tahun 2024.

Hal tersebut dikatakan Adi, seusai menghadiri acara koordinasi sekaligus silaturahmi berkenaan dengan sinergitas Eksekutif dan Legislatif di DPRD Bali, Kamis (5/10). Beberapa masukan dari Dewan dan juga Fraksi dilontarkan ke Pj Gubernur, Sang Made Mahendra Jaya. Salah satunya kemacetan Ubud, jembatan putus di Karangasem termasuk rencana pembangunan LRT di Bali.

“Saya bilang begini, Pak Pj tolong juga hati-hati berencana. Kalau nanti sudah di groundbreaking seperti Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi kan groundbreaking udah, tapi beberapa kali sampai sekarang belum ada titik terangnya karena konsorsiumnya pecah terus. Nah saya kan khawatir. Kalau begitu aja terus program kita, nanti masyarakat tidak percaya sama pemerintah,” kata Adi.

Adi mengatakan, jika berbagai persiapan sudah rampung termasuk pada pendanaan untuk proyek LRT ini barulah Pemerintah Provinsi Bali dapat melakukan groundbreaking. “Saya bilang kalau sudah nyata sekali duitnya ada, baru kita groundbreaking. Saya sampaikan begitu,” imbuhnya.

Di sisi lain, Adi Wiryatama menyarankan agar trayek (lintasan) kendaraan umum dapat ditambah lagi. Hal ini bertujuan agar masyarakat umum tertarik untuk menggunakan layanan transportasi umum yang telah disediakan oleh pemerintah.

Baca juga: Anak 11 Tahun Diperdaya Untuk Maling Uang dan Emas, Kerugian Capai Rp 20 Juta, Pelaku Dikembalikan

Baca juga: Kebakaran Lagi, Kali Ini di Culali Kintamani, BMKG Perkirakan Musim Hujan di Bali Mulai November

“Itu ada benarnya juga (masyarakat belum terbiasa gunakan transportasi umum), ada salahnya juga. Kalau kita lihat bus kita ya kan kosong itu misalnya yang dari Tabanan ke Denpasar itu. Karena jalurnya semua dilalui, orang yang mau cepat-cepat ke Denpasar direct (langsung) tidak bisa, karena harus mampir di semua tempat stopover (singgah),” kata Adi.

Mestinya, kata Adi, trayek (lintasan) transportasi umum harus diubah. Baik penumpang dengan tujuan ke Denpasar atau direct ke Ubud busnya juga harus berbeda. Sehingga tidak mesti semua lintasan harus dilalui bus.

“Jadi misalnya kalau mau ke Denpasar dari Tabanan ada 10 stop over. Kalau 10 itu dilalui kan lama sekali. Jadi harusnya ada yang direct. Yang pendek-pendek itu juga tetap ada. Itu mungkin akan memudahkan masyarakat. Saya kira masyarakat tertarik, kan murah itu. Apa sebabnya karena dia lama. Masyarakat mikirnya lebih baik naik motor,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana mengatakan, lebih baik pemerintah membenahi fasilitas pejalan kaki terlebih dahulu. “Menurut saya, fasilitas berjalan kaki yang baik dan terkoneksi mendahului terkait LRT. LRT adalah solusi pada saat kendaraan umum yang ada sudah tidak mampu melayani masyarakat, namun faktanya masyarakat Bali sampai saat ini belum berkeinginan untuk menggunakan kendaraan umum,” kata Adhi, Selasa (26/9) lalu.

Adhi Ardana tak memungkiri kemacetan di Bali akibat budaya masyarakat yang selalu menggunakan kendaraan pribadi dalam beraktivitas. Kendaraan umum belum diminati. Keberminatan terhadap kendaraan umum berujung atas belum terkoneksi dan terintegrasi antar moda di Bali.

“Selain dari pada tingkat keberminatan berjalan kaki yang rendah karena tidak bagusnya fasilitas umum berupa pedestrian atau trotoar yang juga mesti tersambung dengan baik,” imbuhnya.

Namun, kata Adhi dengan adanya perencanaan LRT di Bali, salah satu tambahan moda kendaraan umum baru yang akan menyempurnakan sambungan antar tujuan dan antar moda atau terkoneksi dan terintegrasi.

Sebelumnya, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya sudah menemui Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk membahas kelanjutan terkait groundbreaking LRT.

Menanggapi masalah proyek pembangunan Tol Mengwi-Gilimanuk, Pj Gubernur mengatakan, saat ini proyek tersebut masih ditangani oleh Kementerian PUPR. Ia pun akan menanyakan bagaimana kelanjutan untuk membangun tol ini.