Harga Beras Masih Mahal, Dewan Klungkung Soroti Program Bima Juara

TRIBUN-BALI.COM - DPRD Klungkung menggelar rapat paripurna, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terkait Ranperda APBD Klungkung Tahun 2024, Senin (16/10/2023).

Ada beberapa hal penting yang menjadi sorotan dewan dalam pandangan fraksinya, salah satunya terkait program Bima Juara (pemanfaatan beras lokal).

 Rapat paripurna tersebut digelar di Kantor DPRD Klungkung, dipimpin Ketua Dewan Anak Agung Gde Anom. Serta dihadiri Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta.

Anggota Fraksi Hanura, Nyoman Sukirta, di depan sidang menyoroti isu kelangkaan pangan dan perubahan iklim yang menyebabkan kedaulatan pangan terganggu. Kondisi ini dampaknya sangat dirasakan di kalangan masyarakat kelas bawah yang ditandai dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok.

“Kalau hal ini tidak segera mendapatkan perhatian dan rencana penanganan yang cermat, dan tepat dikhawatirkan dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan permasalahan baru dalam kehidupan di masyarakat,” ujar Sukirta.

Ia pun mempertanyakan cakupan program Bima Juara, yang menurutnya manfaatnya baru dirasakan oleh kalangan AparaturSipil Negara (ASN) saja dan itupun terbatas hanya penyediaan beras saja. 

Baca juga: Jero Dasaran Alit Ajukan Pra Peradilan, Kasus Belum Dilimpahkan, Ini Kata Polres Tabanan

Baca juga: 429 Orang Pelamar PPPK di Jembrana TMS,Pelamar Formasi Guru Paling Banyak Gagal Seleksi Administrasi

Menghadapi kondisi ini kata Sukirta, Fraksi Partai Hanura memandang perlu agar program inovasi Bima Juara dapat memberikan manfaat sampai kepada masyarakat, apakah nanti melalui belanja subsidi atau melalui program pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pangan. 

Masalah program Bima Juara juga menjadi sorotan Fraksi Gerindra. Melalui juru bicaranya Made Wibawa, Fraksi Gerindra menyarankan agar program dimaksud dimasukkan dalam skema belanja subsidi.

Sedangkan selama ini Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menjalankan skema belanja hibah kepada koperas unit desa (KUD) yang diajak kerjasama oleh Pemkab Klungkung. 

Fraksi Golkar dan Fraksi Nasdem mempertanyakan narasi Pusat Kebudayaan Bali, menjadi salah satu sumberpertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung tahun 2024. Sedangkan target penyelesaian bangunan PKB di tahun 2025. 

“Yang jadi pertanyaan kami adalah apa mungkin hal itu terjadi,” kata anggota Fraksi Golkar Kadek Widya Sumartika. 

Hal serupa juga menjadi pertanyaan dari Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Wayan Mudayana. 

“Salah satu faktor yang dianggap penggerak atau pendorong ekonomi tahun 2024 salah satunya Pusat Kebudayaan Bali sedangkan PKB akan selesai terbangun pada tahun 2025,”beber Mudayana. 

Sementara Fraksi PDIP Wayan Misna menyinggung visi misi Bupati Klungkung yakni unggul dan sejahtera melalui moto Panca Santi yang di jabarkan melalui beberapa program.

“Mohon dijelaskan keberhasilan dalam implementasi Klungkung Unggul dan Sejahtera yang dapat dirasakan oleh masyarakat Klungkung, sebagai pondasi untuk pembangunan kelanjutan kedepan,” lontar Wayan Misna. (mit/adv)