Ribut-ribut Soal Baliho Parpol Saat Kunjungan Jokowi, Polda Bali Minta Warga Tak Terprovokasi

Juga telah disampaikan kepada Pemkab setempat untuk berkoordinasi dengan pemilik alat sosialisasi yang terpasang di sekitar lokasi acara baik partai politik, calon legislatif maupun tim sukses. 

“Sayangnya pada hari acara kami melihat di lokasi acara masih terpasang (alat sosialisasi, -Red) dalam radius 200 meter. Acara Bapak Presiden di Desa Batubulan diisi dengan bantuan sembako kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi kebijakan pengendalian inflasi," paparnya.

"Karena itu untuk menjaga netralitas acara tersebut dari nuansa politik, maka semua alat sosialisasi politik diminta dibersihkan sementara di lokasi acara," sambung Dewa. 

Oleh karenanya, ditugaskan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dan jajaran untuk turun langsung menertibkan alat sosialisasi yang berada dalam radius tersebut.

Sekda Dewa Made Indra menuturkan, seandainya saja pihak pemkab dan pihak terkait lainnya sudah berkoordinasi dengan baik bersama para pemilik alat sosialisasi tersebut maka pihak Satpol PP Provinsi tidak perlu turun langsung. 

Baca juga: Presiden Jokowi Buka Suara Soal Polemik Penurunan Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Bali

Terkait alat-alat sosialisasi kampanye di sepanjang jalur yangdilalui Kepala Negara, Sekda Dewa Indra juga mengatakan dalam Rakorwil Persiapan Kedatangan Presiden juga telah mendapat arahan untuk dirapihkan. 

“Jadi yang miring, yang hampir jatuh dirapikan. Yang dipaku di pohon kita pindahkan ke tempat semestinya. Jadi alat sosialisasi di rute perjalanan Bapak Presiden tidak kita hilangkan tapi kita rapikan,” jelasnya. 

“Juga terkait alat sosialisasi yang berada di lokasi acara kunker Bapak Presiden, kita juga sudah berkoordinasi dengan Pemkab untuk dipasang kembali di lokasi semula selesai acara kunker,” sambungnya.

Sekda juga menekankan bahwa upaya pembersihan di sekitar lokasi kunker Presiden RI bukan hanya pada alat sosialisasi capres-cawapres tertentu tapi semua alat sosialisasi baik milik capres-cawapres, partai ataupun caleg. 

“Dan setelah selesai acara kita pasang kembali,” jelasnya. 

Untuk itu ia mengharapkan masyarakat untuk melihat pembersihan baliho dan atribut lain ini bukan sebagai upaya yang bermuatan politik tendensius, karena hal tersebut murni terkait dengan kunjungan kerja Presiden RI. 

“Mohon masyarakat bisa memahami dengan baik, tolong jangan diinterpretasikan sebagai upaya politik tendensius. Kami di Pemprov Bali selalu berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN di pemerintahan daerah terhadap kondisi politik saat ini,” tegas Sekda.
 
Pemprov Bali juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi masyarakat yang telah bekerjasama untuk mensukseskan kunjungan kerja Presiden RI sehingga semua rangkaian acara beliau berjalan lancar, aman, nyaman dan sukses. 

“Sekaligus juga Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat dan semua pihak atas ketidaknyamanan selama rangkaian kunker Bapak Presiden,” tutupnya.

Penjelasan Bawaslu

Sementara anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma mengatakan berdasarkan dengan UU Pemilu No. 7 tahun 2017 bahwa sampai saat ini belum ada peserta Pemilu yang ditetapkan oleh KPU berupa calon tetap, penetapan baru dilaksanakan pada tanggal 3 Nopember 2023 mendatang.