BREAKING NEWS: Jero Dasaran Alit Dijerat Tambahan Tiga Pasal Primer

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Kasus dugaan pelecehan seksual oleh Kadek Dwi Arnata alias Jero Dasaran Alit kini semakin meluas.

Penyidik sudah memeriksa kembali Dasaran Alit di Mapolres Tabanan, Rabu 23 November 2023 kemarin.

Bahkan, penyidik menambahkan tiga pasal primer dalam berkas penyidikan, yang akan diserahkan atau P19 kepada Kejaksaan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Alat Bukti Tak Penuhi Syarat, Laporan Balik Jero Dasaran Alit Mentah di Polda Bali

Penambahan pasal ini adalah sesuai dengan petunjuk jaksa.

Kuasa Hukum Jero Dasaran Alit, Kadek Agus Mulyawan mengatakan, bahwa pihaknya hadir dalam rangka pemeriksaan tambahan.

Namun sangat disayangkan setelah dicek dalam surat pemanggilan itu ada tambahan tiga pasal.

Baca juga: Praperadilan Ditolak, Jero Dasaran Alit Mengaku Biasa Saja: Saya Tak Terbebani dengan Keputusan

Pasal tamabhan itu ialah pasal 6 huruf C UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan seksual) tentang penyalahgunaan wewenang, kemudian pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dan Pasal 289 KUHP tentang perbuatan pencabulan.

Dan keseluruhan pasal itu, di atas lima tahun penjara.

“Makanya saya sangat (heran) kok bisa seperti ini (penambahan pasal dengan ancaman di atas lima tahun),” ucapnya Kamis 23 November 2023.

Baca juga: Polda Bali Hadirkan Saksi Ahli, Praperadilan Dugaan Pelecehan Seksual, Tersangka Jero Dasaran Alit

Kadek Agus Mulyawan menilai bahwa penambahan tiga pasal itu, ialah primer atau sebagai dakwaan utama, bukan subsidier, atau dakwaan pengganti.

Maka dari itu pihaknya mempertanyakan kepada penyidik dan sangat keberatan.

Karena pihaknya menganggap bahwa penyelidikan dan penyidikan itu sudah rampung.

Sebagaimana diketahui mulai dari sprint penyelidikan hingga penyidikan, selanjutnya penetapan kliennya sebagai tersangka, SPDP dan lain sebagainya.

Baca juga: Kasus Jero Dasaran Alit Belum Dilimpahkan, Unit PPA Polres Tabanan Masih Lengkapi Berkas

Maka, sedari awal pemeriksaannya itu mengacu pada satu pasal saja yaitu pasal 6 huruf a UU Nomor 12 tahun 2022.

“Namun pada kenyataannya tidak demikian (bisa ada tambahan tiga pasal lagi). Dan pasal itu (6 huruf a) juga sempat kita uji (dalam sidang praperadilan). Dan dalam praperadilan kita, kan tidak dikabulkan. Nah dengan itu (selesainya sidang pra peradilan) kita menganggap (soal pasal) ini sudah rampung semua,” jelasnya.