Pembangunan MPP Bangli Masuki Tahap Akhir, Pemkab Akan Tambah Rp3 M untuk Bagian Pelayanan

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bangli telah memasuki tahap akhir.

Bangunan yang berlokasi di Pusat Kota Bangli itu ditarget selesai akhir tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bangli juga berkomitmen untuk menyelesaikan fungsi pelayanan, dengan menambah anggaran Rp3 miliar.

Baca juga: PMI Asal Bangli Meninggal Dunia, Kadis Sebut Belum Tahu Penyebabnya

Hal tersebut diungkapkan Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta saat melakukan sidak progres pembangunan MPP, Senin (18/12/2023). Kata dia secara umum realisasi pembangunan gedung telah mencapai 94,7257 persen dari rencana 94,6691 persen.

Sehingga ada deviasi positif sebesar 0,0567 persen.

"Sisanya tinggal 5,2 persen, dengan masa pengerjaan sampai tanggal 29 Desember 2023," jelasnya

Baca juga: Jelang Akhir Tahun DPRD Bangli Ajukan Dua Ranperda Inisiatif

Walaupun pembangunan gedung secara fisik telah usai, bupati mengatakan masih perlu penambahan fasilitas pendukung.

Misalnya pembangunan gerai pelayanan dan meublair di lantai I serta lantai II hingga pembangunan Padmasana. 

"Itu belum termasuk tahun ini. Kami berkomitmen akan menambah anggaran Rp3 miliar di APBD Induk 2024 untuk lanjutan pembangunan."

Baca juga: 32 WBP Rutan Bangli Diusulkan Remisi Natal

"Diharapkan proses administrasi bisa segera digarap, sehingga awal tahun pembangunan bisa dieksekusi," imbuhnya. 

Menurutnya dengan pelaksanaan pembangunan di awal tahun, maka gedung MPP terutama fungsi pelayanan bisa selesai lebih cepat.

Dengan demikian pada HUT Bangli 10 Mei 2024, Gedung MPP bisa difungsikan sepenuhnya.

"Nantinya gedung ini berisi semua bentuk pelayanan. Gedung ini juga menjadi pintu masuknya investasi di Bangli," ungkapnya. 

Baca juga: Pemkab Bangli Gelar Nobar Debat Capres di Alun-alun, Sedana: Mudah-mudahan Bisa Lebih Ramai Lagi

Bupati asal Desa Sulahan, Kecamatan Susut ini mengapresiasi pelaksana kegiatan (kontraktor) yang tidak mundur dan komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan meski belum dibayar tahun ini.

Terlebih mengingat adanya kendala pendanaan, lantaran pembiayaan pembangunan gedung bersumber dari BKK Provinsi Bali.