Pilpres 2024

Buntut Akun X Kemenhan Gaungkan Tagar PrabowoGibran2024: Dilaporkan ke Bawaslu, Ini Pesan Ganjar

Diduga menggunakan akun X Kementerian Pertahanan RI @Kemhan_RI untuk agenda kampanye, Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dilaporka

Editor: Mei Yuniken
Kompas.com/Kristianto Purnomo
Kolase foto Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Buntut Akun X Kemenhan Gaungkan Tagar PrabowoGibran2024: Dilaporkan ke Bawaslu, Ini Pesan Ganjar 

Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemenhan Brigjen Edwin Adrian Sumantha mengatakan, tagar itu muncul karena ketidaksengajaan dari administrator.

“Terkait berita yang beredar tentang akun X Kemenhan yang mencuit tagar Prabowo-Gibran, perlu kami klarifikasi bahwa hal tersebut terjadi karena adanya ketidaksengajaan atau autotext dari admin Kemenhan dan kesalahan telah diperbaiki,” kata Edwin dalam keterangan tertulis, Senin (22/1/2024).

Edwin mengatakan, pihaknya juga melakukan evaluasi dan penekanan ulang kepada administrator untuk berhati-hati dalam proses publikasi.

“Dan, admin telah diberikan sanksi teguran keras, karena kurang berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya,” ujar Edwin.

Edwin kembali menegaskan bahwa semua pegawai Kemenhan menjunjung tinggi netralitas dalam Pemilu 2024.

Adapun Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto juga merupakan Menteri Pertahanan RI.

Baca juga: Gibran Kembali Langgar Aturan Debat, Ketua KPU: Itu Bagian yang Kami Evaluasi

Pesan Ganjar

Terkait kasus tersebut, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyarankan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Ganjar mengatakan, berkaca dari sejumlah kejadian seperti penggunaan fasilitas negara seperti alat transportasi untuk kampanye, ia menyarankan para Capres-Cawapres yang menduduki jabatan publik mundur, bahkan wakilnya sendiri, Mahfud MD.

"Maka saya sarankan mundur lah. Berubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud, termasuk Pak Mahfud," kata Ganjar saat ditemui awak media di Pesantren Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Menurut Ganjar, persoalan ini sudah menjadi diskursus apakah seornag pejabat setingkat menteri gubernur, dan bupati/wali kota yang mencalonkan diri dalam Pilpres 2024 mesti mundur.

Ketika pemerintah memutuskan bahwa mereka tidak perlu mengundurkan diri, kata Ganjar, timbul potensi conflict of interest atau benturan kepentingan.

Ganjar mengaku telah berdiskusi dengan Mahfud yang saat ini juga sedang menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Pihaknya mengakui terdapat potensi konflik kepentingan dengan keberadaan jabatan tersebut.

Baca juga: Sorotan Klaim Gibran Soal Food Estate Gunung Mas Dinilai Berhasil dan Respon Satir Mahfud MD

"Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal soal ini agar fair lebih baik mundur lah," tutur Ganjar.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved