Viral Fatwa Berikan Dukungan pada Anies Baswedan di Pilpres 2024, Lantas Apa Itu Fatwa?

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

Mahkamah Agung (MA);

Mahkamah Konstitusi (MK);

Badan Pemeriksa Keuangan(BPK);

Komisi Yudisial (KY);

Bank Indonesia (BI);

Menteri; badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;

Gubernur;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Bupati/Walikota;

Kepala Desa atau yang setingkat.

Jika merujuk pada jenis dan hierarki tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(*)