Beredar Kabar AWK Dipecat dari Posisi Anggota DPD RI, Terungkap Gagasan Bagi Suara

“Mungkin ke depan, saya akan bekerja sama dengan tiga anggota DPD yang lain, yang sevisi. Karena anggota DPD itu harus satu visi. Tidak boleh ada perbedaan-perbedaan yang mencolok sebetulnya."

"Kalau tingkatan frekuensinya terlalu jauh, itu nggak akan sukses. Misalkan tentang Undang-Undang Provinsi Bali, Undang-Undang BPIP, Undang-Undang apapun yang dihasilkan kurang nyambung. Lebih baik saya cari yang nyambung, tiang dukung,” ucap AWK.

Ditanya nama-nama yang dianggap memiliki kesamaan visi, AWK tak menyebutkan secara gamblang.

Namun, ia mengungkapkan orang tersebut harus memahami kebutuhan masyarakat Bali dalam hal adat, budaya, hingga ekonomi.

“Nanti (bocoran nama-nama). Yang pasti memahami kebutuhan masyarakat Bali dalam artian secara adat, budaya, secara ekonomi,” pungkas AWK. 

AWK Banyak Ditaksir Parpol

Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK) ungkapkan langkah politiknya pada Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikannya saat ditemui Tribun Bali di Kantor DPD RI Provinsi Bali pada Senin 12 Desember 2022.

Pria yang akrab disapa AWK ini mengungkapkan, sejumlah partai politik telah menghubunginya untuk memperebutkan kursi DPR RI Pemilu 2024.

Kendati banyak mendapat tawaran bergabung dengan partai politik, AWK masih memprioritaskan untuk merebut kursi DPD RI pada Pemilu 2024 mendatang.

“Ada juga yang meminta tiang (saya) untuk ke DPR RI. Kalau DPR RI niki (ini) tentu kita lihat partainya apa dulu. Apakah partai nasionalis atau gimana.”

“Banyak pertimbangan-pertimbangan yang mungkin untuk hari ini tiang (saya) lebih cenderung ke DPD RI. Karena kalau DPD kan independen,” jelas Arya Wedakarna saat ditemui Tribun Bali pada Senin 12 Desember 2022.

Persiapan untuk menjadi calon Anggota DPD RI pada Pemilu 2024 telah dilakukannya.

Bahkan, tim dan relawan pendukung AWK disebut telah mengumpulkan KTP Elektronik sebagai bentuk dukungan pemilih dari sejumlah Kabupaten/Kota di Bali.

“Jadi proses sudah berjalan, dan tim juga sudah terbentuk. Dalam artian tim untuk persiapan pengumpulan KTP, maupun juga tim untuk berkomunikasi, LO (Liaison Officer) dengan KPU di seluruh Bali.”