Beredar Kabar AWK Dipecat dari Posisi Anggota DPD RI, Terungkap Gagasan Bagi Suara

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kabar Arya Wedakarna (AWK) dipecat dari posisinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) viral di media sosial, keputusan pemecatan itu disebut-sebut dikeluarkan oleh Badan Kehormatan lembaga tersebut.

Dari potongan video yang beredar, pemecatan AWK itu dibacakan oleh anggota DPD asal Bali, Made Mangku Pastika yang juga merupakan Wakil Ketua Badan Kehormatan lembaga perwakilan rakyat itu.

Hingga saat Tribun Bali masih berupaya mengkonfirmasi AWK dan Badan Kehormatan DPD RI terkait video yang telah viral tersebut.

Baca juga: Krisis Pegawai, 2 Tenaga Metrologi Gianyar Untuk 20 Ribuan Timbangan dan 29 SPBU

Sebelumnya saat AWK mendaftarkan diri sebagai caleg DPD RI di Pemilu 2024, kehadirannya di KPU Bali sempat menarik perhatian.

AWK mengenakan pakaian adat Bali dengan dominasi warna hitam. Incumbent anggota DPD RI dua periode itu datang sekitar pukul 13.40 Wita didampingi sejumlah stafnya.

AWK menuturkan, pihaknya menyetorkan sebanyak 6.699 dukungan pemilih ke KPU Bali. Dukungan tersebut telah mencakup seluruh kabupaten dan kota di Bali.

“Kita sudah serahkan jumlah dukungan sebanyak 6.699 dukungan yang tersebar. Walaupun syaratnya 50 persen kabupaten/ kota di Bali, tapi kita merata di seluruh (kabupaten dan kota) Provinsi Bali,” ujar AWK saat sesi konferensi pers.

Baca juga: Curi Dua Buah Scanner Injeksi Motor, Gede Adi Diringkus

AWK menuturkan, pendaftarannya ke KPU Bali sebagai bakal calon anggota DPD RI Pemilu 2024 guna melanjutkan program kerja yang telah dirancang sebelumnya.

“Astungkara karena dua kali sudah diberikan kesempatan untuk menjadi anggota DPD RI dari Bali, tentu tiang (saya) ingin melanjutkan apa yang diperjuangkan, tentunya untuk Bali yang berdaulat,” ujarnya.

Sejumlah hal yang ingin terus diperjuangkan AWK di antaranya infrastruktur, serta budaya Hindu dan Bali. AWK mengatakan, nantinya akan mengemukakan gagasan bagi suara.

“Di sini saya juga mulai berpikir, akan ada pola kerjasama yang baik. Kalau mungkin Pemilu-Pemilu sebelumnya, masing masing calon itu berjuang sendiri-sendiri, tapi saya akan menggagas sebuah gerakan politik, mungkin pertama kali di Indonesia, jadi istilahnya AWK bagi suara,” ujarnya.

Gagasan AWK bagi suara dilakukan guna menjaring bakal calon anggota DPD RI yang memiliki kesamaan visi dan misi.

AWK menilai, seluruh anggota DPD RI dari Bali harus memiliki frekuensi yang sejalan. Perbedaan frekuensi dinilai dapat menimbulkan sejumlah tantangan.

“Mungkin ke depan, saya akan bekerja sama dengan tiga anggota DPD yang lain, yang sevisi. Karena anggota DPD itu harus satu visi. Tidak boleh ada perbedaan-perbedaan yang mencolok sebetulnya."

"Kalau tingkatan frekuensinya terlalu jauh, itu nggak akan sukses. Misalkan tentang Undang-Undang Provinsi Bali, Undang-Undang BPIP, Undang-Undang apapun yang dihasilkan kurang nyambung. Lebih baik saya cari yang nyambung, tiang dukung,” ucap AWK.

Ditanya nama-nama yang dianggap memiliki kesamaan visi, AWK tak menyebutkan secara gamblang.

Namun, ia mengungkapkan orang tersebut harus memahami kebutuhan masyarakat Bali dalam hal adat, budaya, hingga ekonomi.

“Nanti (bocoran nama-nama). Yang pasti memahami kebutuhan masyarakat Bali dalam artian secara adat, budaya, secara ekonomi,” pungkas AWK. 

AWK Banyak Ditaksir Parpol

Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK) ungkapkan langkah politiknya pada Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikannya saat ditemui Tribun Bali di Kantor DPD RI Provinsi Bali pada Senin 12 Desember 2022.

Pria yang akrab disapa AWK ini mengungkapkan, sejumlah partai politik telah menghubunginya untuk memperebutkan kursi DPR RI Pemilu 2024.

Kendati banyak mendapat tawaran bergabung dengan partai politik, AWK masih memprioritaskan untuk merebut kursi DPD RI pada Pemilu 2024 mendatang.

“Ada juga yang meminta tiang (saya) untuk ke DPR RI. Kalau DPR RI niki (ini) tentu kita lihat partainya apa dulu. Apakah partai nasionalis atau gimana.”

“Banyak pertimbangan-pertimbangan yang mungkin untuk hari ini tiang (saya) lebih cenderung ke DPD RI. Karena kalau DPD kan independen,” jelas Arya Wedakarna saat ditemui Tribun Bali pada Senin 12 Desember 2022.

Persiapan untuk menjadi calon Anggota DPD RI pada Pemilu 2024 telah dilakukannya.

Bahkan, tim dan relawan pendukung AWK disebut telah mengumpulkan KTP Elektronik sebagai bentuk dukungan pemilih dari sejumlah Kabupaten/Kota di Bali.

“Jadi proses sudah berjalan, dan tim juga sudah terbentuk. Dalam artian tim untuk persiapan pengumpulan KTP, maupun juga tim untuk berkomunikasi, LO (Liaison Officer) dengan KPU di seluruh Bali.”

“Kita sudah siapkan. Astungkara, karena sudah dua kali ikut Pemilu, artinya tidak banyak kendala. Tim sudah berpengalaman,” tambah AWK yang saat ini menjadi Anggota DPD RI.

Ditanya soal nama-nama baru yang masuk bursa calon DPD RI dari Bali, AWK menuturkan, dirinya tak gentar untuk melanjutkan langkahnya menjadi DPD RI pada Pemilu 2024.

AWK menilai, setiap tokoh maupun kandidat yang mencalonkan diri menjadi Anggota DPD RI pada Pemilu 2024 memiliki segmentasi dan konstituennya masing-masing.

“Ya dalam artian itu (calon DPD RI) kan demokrasi. Siapapun yang merasa mampu, silahkan manten (saja).” 

“Jadi kalau menurut tiang (saya), masing masing tokoh sudah punya segmen. Kita tidak perlu gentar. Jadi kita dalam bertanding, berkompetisi di Pemilu itu tidak boleh menjatuhkan yang lain,” ungkap Arya Wedakarna.

Di akhir, pria dengan koleksi 742.781 suara pada Pemilu 2019 itu menuturkan, ia berencana untuk berkomunikasi dengan sejumlah calon Anggota DPD RI yang akan berlaga pada Pemilu 2024.

Hal tersebut dilakukan guna menyatukan visi dan misi masing-masing calon soal masa depan Bali.

Bahkan ia berencana membagi suaranya guna mendukung calon Anggota DPD RI yang dianggap memiliki kesamaan visi dan misi.

“Nanti tiang (saya) luncurkan mungkin AWK akan bagi suara. Jadi tiang (saya) nyari 3 calon yang sevisi dengan tiang (saya).”

“Nanti jangan kaget kalau seandainya nanti tiang (saya) akan ketemu dengan calon-calon DPD RI yang saya suka,” kelakar Arya Wedakarna saat ditemui Tribun Bali di Kantor DPD RI Provinsi Bali pada Senin 12 Desember 2022.