Dua Kasus Besar Tunggu Ketut Sumedana, Jaksa Agung Lantik Jadi Kajati Bali, Wajib Jaga Netralitas

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Ketut Sumedana dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali.

Pelantikan pria kelahiran Buleleng 25 Agustus 1974 ini dilaksanakan di Kejagung RI, Jakarta pada Selasa 6 Februari 2024.

Penunjukan Ketut Sumedana sebagai Kajati Bali berdasarkan putusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 35 tahun 2024, yang diterbitkan pada 29 Januari 2024.

Ketut Sumedana menggantikan posisi R Narendra Jatna.

Narendra Jatna sendiri mendapat promosi jabatan sebagai Kajati DKI Jakarta.

Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin melantik dua Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) baru di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Selasa 6 Februari 2024.

Mereka yang dilantik ialah: Ketut Sumedana sebelumnya Kapuspenkum Kejaksaan Agung kini menjabat Kajati Bali dan Narendra Jatna sebelumnya Kajati Bali kini menjabat Kajati DKI Jakarta.

Dalam pelantikan ini, Burhanuddin mewanti-wanti mereka untuk memperhatikan karakter daerah yang menjadi tempat penugasan.

Menurut Burhanuddin, Jakarta dan Bali merupakan dua etalase penegakan hukum nasional, di mana DKI Jakarta wilayah hukumnya saat ini melingkupi epicentrum pemerintahan dan ekonomi.

Baca juga: Alat Pendeteksi Owner Ayu Terra Ubud Terkoneksi Internet, Dipantau Kejari Gianyar dan Kejati Bali

Sedangkan Bali dianggap sebagai epicentrum wisata dan wajah Indonesia di mancanegara, sehingga membutuhkan paradigma penegakan hukum yang preventif dan humanis.

“Saya berpesan agar para pejabat yang baru untuk dapat mencermati kebutuhan penegakan hukum dengan masing-masing karakter kewilayahannya,” kata Burhanuddin dalam pelantikan tersebut.

Dalam amanatnya pula, Burhanuddin mewanti-wanti para Kajati yang baru dilantik mengenai netralitas. Hal itu mengingat puncak Pemilu yang tak lama lagi, yakni 14 Februari 2024. Burhanuddin pun memastikan bahwa pelantikan menjelang Pemilu ini sama sekali tak berkaitan dengan urusan politis, melainkan kebutuhan organisasi.

"Pelantikan yang dilaksanakan pada waktu menjelang Pemilihan Umum tanggal 14 Februari ini adalah sebuah kebijakan yang telah diambil dengan memperhatikan akan kebutuhan satuan kerja organisasi.  Netralitas ASN Kejaksaan adalah harga mati! Tidak ada ruang bagi Insan Adhyaksa untuk ikut-ikutan melakukan politik praktis," katanya.

Dua Kasus Besar Menunggu

Dua kasus besar yang menjadi perhatian publik kini menunggu pria yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Kajati (Wakajati) Bali ini.