Aksi BEM PM Unud Akan Dilakukan Hari Ini, Bakal Gandeng Sejumlah Organisasi Eksternal Kampus

Sejumlah tuntutan yang menjadi sorotan yakni mendesak Presiden Joko Widodo, menteri, hingga kepala daerah yang ikut menjadi simpatisan paslon Pilpres 2024 agar mengajukan cuti.

Bila perlu, kata Ricardo, mereka mengundurkan diri demi menjaga netralitas dan independensinya dalam menjalankan pemerintahan.

“Ada 7 tuntutan. Kami mendesak Presiden Jokowi, menteri, kepala daerah, atau pun ASN yang ikut berkampanye yang ikut menjadi simpatisan untuk cuti.”

“Atau bahkan mengundurkan diri demi menjaga netralitas dan independensi dalam menjalankan pemerintahan,” ujarnya saat dihubungi Tribun Bali, Rabu 7 Januari 2024 kemarin.

Tuntutan lainnya, yakni mendesak Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari agar mundur dari jabatannya. Hal ini dilakukan demi menjaga netralitas para penyelenggara Pemilu.

Sementara KPU dan Bawaslu, dalam menyelenggarakan Pemilu diminta tetap berasaskan Luberjurdil.

“Kami mendesak Ketua KPU untuk diturunkan karena kami rasa untuk menjaga netralitas dan independensi dari penyelenggara Pemilu.”

“Mendesak KPU dan Bawaslu untuk tetap berlandaskan Luberjurdil,” imbuhnya.

BEM PM Unud juga meminta para presiden dan wakil presiden terpilih, agar bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, hingga praktik privatisasi dan komersialisasi pendidikan.

Pasalnya, tuntutan ini dibuat lantaran BEM PM Unud muak terhadap proses kepemiluan yang kini tengah berjalan.

Mereka menilai, Pemilu kali ini sarat akan intervensi pemerintah dan adanya pengkondisian.

Mulai dari Putusan MK yang membuat Gibran Rakabuming Raka dapat melenggang sebagai Cawapres, Presiden Joko Widodo yang dinilai tak netral, hingga sanksi kepada KPU RI yang dilayangkan oleh DKPP.

“Kami pun resah, muak terkait proses Pemilu 2024 yang sangat sarat akan intervensi pemerintah, sangat sarat akan kondisinya dipolitisasi,” pungkas Wakil Ketua BEM Unud, Ricardo Constantio Elim. (*)