Sorotan Berita Bali: Digeruduk Aksi Demo BEM Udayana, Ini Respon Ketua KPU Bali Soal Pemilu 2024

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Sorotan jelang hari pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 nanti, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan baru-baru ini menegaskan akan berhentikan atau memecat jajarannya yang “aneh-aneh” di  Pemilu 2024.

Pernyataan tegas itu disampaikannya ketika menemui aksi massa dari mahasiswa Universitas Udayana (Unud) dan para pemuda di depan Kantor KPU Bali, Denpasar, Jumat, 9 Februari 2024 kemarin lusa.

Pada kesempatan itu, orang nomor satu di KPU Bali itu menjamin tidak ada penyelenggara Pemilu yang aneh-aneh atau tak berjalan sesuai dengan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi).

Baca juga: Aksi BEM PM Unud Akan Dilakukan Hari Ini, Bakal Gandeng Sejumlah Organisasi Eksternal Kampus

Hal ini berdasar pada pengalamannya sebagai pengawal demokrasi selama 21 tahun lebih.

Bila ada penyelenggara yang ke luar “jalur”, kata dia, maka pihaknya tak segan-segan memberhentikan oknum tersebut dengan tidak hormat.

Bahkan, oknum itu juga dilarang menjadi penyelenggara Pemilu kategori ad hoc.

“Teman-teman bisa cek. Kalau ada penyelenggara yang aneh-aneh, saat itu pun saya berhentikan dengan tidak hormat dan tidak boleh menjadi penyelenggara ad hoc,” tegasnya.

Lidartawan memandang, tanggung jawab demokrasi tak hanya berada di pihak penyelenggara Pemilu.

Namun, hal ini dikatakan menjadi tanggung jawab segenap lapisan masyarakat.

Sehingga, dirinya meminta massa aksi yang didominasi mahasiswa itu untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hal ini dilakukan guna bersama-sama mengawasi TPS dan membuktikan apakah ada kecurangan di dalamnya.

Lidartawan berjanji akan berjuang penuh guna mengawal jalannya Pemilu di Provinsi Bali.

“Silakan berjuang sesuai dengan swadharma masing-masing. Saya akan berjuang mengawal Pemilu di Bali,” katanya.

Baca juga: 7 Tuntutan Dilayangkan, Aliansi BEM dan Pemuda Bali Gelar Aksi, Minta Ketua KPU RI Mengundurkan Diri

Diketahui, puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Pemuda Bali menggelar aksi di seputar wilayah Renon, Denpasar, Jumat (9/2).

Aksi ini berlangsung di tiga titik, mulai dari Kantor KPU Bali, Kantor DPRD Bali, hingga berakhir di Kantor Gubernur Bali.

Di depan Kantor KPU Bali, rombongan aksi disambut Ketua KPU Bali I Dewa Gede Lidartawan dan Komisioner KPU Bali I Gede John Darmawan, serta puluhan personel Polri.

Dipimpim Ketua BEM Unud I Wayan Tresna Suwardiana, mereka menyerukan agar Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengundurkan diri dari jabatannya.

Hal ini merupakan buntut dari pemberian sanksi oleh DKPP RI kepada Komisioner KPU RI yang berkaitan dengan Putusan MK Nomor Nomor 90/PUU-XXI/2023.

“Menuntut Ketua KPU RI untuk mundur dari jabatannya karena telah melakukan bahkan tiga kali pelanggaran etik,” tegas Tresna melalui pengeras suara.

Massa aksi menginginkan agar penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu dapat bersikap netral dan tidak memihak kepada para kandidat Pilpres 2024 ini.

Usai menyampaikan tuntutan dan orasi dari sejumlah peserta aksi, Tresna kemudian memberikan tuntutan tertulis kepada Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan agar dapat ditindaklanjuti.

Wakil Ketua BEM Unud, Ricardo Constantio Elim mengatakan, pihaknya menyampaikan tujuh tuntutan dengan sejumlah tuntutan utama yakni meminta Presiden Joko Widodo dan menteri hingga pejabat publik lainnya yang tergabung dalam tim pemenangan Pilpres 2024 agar mengundurkan diri atau mengajukan cuti.

Kedua, menuntut KPU dan Bawaslu dapat menjalankan asas Luber Jurdil dan terbebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Ketiga, menuntut agar TNI-Polri, hingga ASN dapat bersikap netral dalam Pemilu 2024.

Terakhir, mereka meminta agar pemenang Pilpres 2024 dapat menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi catatan gelap Indonesia sejak lama.

Baca juga: 346 Personel Polri Dikerahkan, Amankan Aksi Aliansi BEM dan Pemuda Bali di Renon Denpasar

Sementara itu, masa kampanye Pemilu 2024 berakhir, Sabtu (10/2). Menutup masa kampanye ini, KPU Bali menggelar acara penutupan di Gedung Dharma Negara Alaya, Sabtu sore.

Salah satu rangkaian acara penutupan masa kampanye yang bertajuk “Harmoni dalam Demokrasi Bali Shanti” ini, diwarnai dengan doa lintas agama yang diikuti oleh para peserta Pemilu 2024.

Doa lintas agama ini diawali oleh pemuka agama Hindu yang diakhiri oleh pemuka agama Khonghucu.

Sementara itu, para peserta Pemilu yang terdiri dari perwakilan partai politik dan perwakilan calon anggota DPD RI berbaris di belakang para pemuka agama.

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, seluruh pihak telah berusaha keras dalam menyelenggarakan Pemilu di Bali.

Mulai dari kinerja KPU Bali, peserta Pemilu yang telah berusaha maksimal, hingga dukungan dari Pemprov Bali yang baik.

“Kita semua kan sudah berusaha. KPU sudah berusaha bagus. Peserta sudah berusaha bagus. Pemerintah daerah sudah punya dukungan bagus,” ungkapnya usai acara.

Satu-satunya upaya terakhir, kata Agung Lidartawan, yakni dengan meminta restu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, doa lintas agama ini sebagai permintaan restu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Pemilu berjalan dengan baik di Provinsi Bali.

Sementara itu di tempat yang sama, Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya mengimbau seluruh masyarakat Bali menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, Rabu (14/2).

“Saya meminta kepada seluruh masyarakat Bali yang memiliki hak pilih, untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya dengan baik,” kata Mahendra Jaya.

Baginya, penggunaan hak pilih adalah swadharma terhadap negara. Hal ini, kata dia, berdampak pada keberlanjutan pemerintahan, bangsa, hingga negara.

Mahendra Jaya menuturkan, salah satu indikator keberhasilan Pemilu yakni tingkat partisipasi pemilihnya.

Semakin tinggi partisipasi pemilih, disebut semakin kuat pula legitimasi pemimpin yang terpilih pada Pemilu 2024.

Berkaitan dengan hal ini, Pj Gubernur Bali mengapresiasi dan menganggap target KPU Bali soal partisipasi pemilih sangat realistis.

Diketahui, KPU Bali menargetkan 83 persen partisipasi pemilih pada Pemilu 2024, sementara pada Pemilu sebelumnya partisipasi pemilih 82 persen.

“Pemilu selain memilih pemimpin dan caleg, secara esensi merupakan proses pembelajaran dan ujian elemen bangsa seberapa jauh nilai-nilai demokrasi, telah menjadi bagian jati diri bangsa Indonesia,” jelasnya.

Bawaslu: Jaga Integritas dan Netralitas

Bawaslu Bali menggelar apel siaga di halaman depan Kantor Bawaslu Bali, Sabtu (10/2) pagi.

Apel Siaga ini diikuti oleh perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali, hingga ke tingkat Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Apel Siaga ini digelar dalam rangka merapatkan barisan pengawas Pemilu dalam menyambut masa tenang hingga pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.

“Kita berkumpul di tempat ini bukan untuk baris-berbaris. Tapi untuk memastikan hari ini siap untuk melaksanakan pengawasan di masa tenang dan juga pengawasan di saat pemungutan dan penghitungan suara,” kata Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna dalam arahannya.

Dalam kesempatan tersebut, Agus menegaskan agar seluruh jajaran Bawaslu di Bali dapat menjaga integritas dan netralitasnya.

Tak hanya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali, terjaganya integritas dan netralitas ini diharapkan sampai ke tingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Hal ini ditujukan guna menunjukkan jati diri Bawaslu sebagai pengawas Pemilu yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

“Kami berharap seluruh teman-teman di jajaran Bawaslu agar selalu menjaga integritas, menjaga netralitas yang ada, sehingga kita mampu menunjukkan jati diri kita dan dipercaya masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Agus juga meminta agar jajarannya menjaga solidaritas, kebersamaan, dan kekompakan, termasuk menjaga kesehatan.

Hal ini demi menghadirkan kerja-kerja Bawaslu yang maksimal dalam mengawasi jalannya Pemilu 2024 ini.

“Kedua, kami ingin memastikan seluruh jajaran Bawaslu bisa menjaga kesehatan diri. Sekali lagi, jaga kekompakan, jaga kebersamaan, jaga kesolidan di antara kita sehingga seluruh rangkaian kegiatan pengawasan yang kita lakukan di tengah tahapan ini, kita mampu memberikan kerja-kerja yang maksimal,” katanya.

Selain pemberian arahan dari para Anggota Bawaslu Bali yang mengampu divisinya masing-masing, Apel Siaga ini juga dirangkai dengan deklarasi.

Deklarasi yang diikuti oleh peserta yang hadir itu dipimpin Anggota Bawaslu Bali, Ketut Ariyani selaku Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.

Isi deklarasi, yakni, pertama, siap melaksanakan pengawasan dengan penuh integritas, dan menjunjung tinggi asas penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu.

Kedua, siap melakukan pengawasan di masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu tahun 2024.

Ketiga, siap melaksanakan agar pemilih dapat menyalurkan hak suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Keempat, siap menjaga dan mengawal kemurnian suara rakyat. Kelima, siap menegakkan hukum Pemilu dengan seadil-adilnya. (Tribun Bali/mah)

>>> Baca berita terkait <<<