Berita Bangli
597 TPK Dibentuk Untuk Deteksi Dini Stunting, Pemkab Bangli Targetkan Penurunan di Tahun 2024
survey Status Gizi Indonesia tahun 2022, prevalensi angka stunting Provinsi Bali merupakan yang terendah, yakni sebesar 8 persen.
Penulis: Muhammad Fredey Mercury | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya menekan angka stunting di Bali, tak terkecuali di Bangli.
Salah satu upayanya yakni membentuk 597 Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh desa/kelurahan di Bangli, sebagai langkah deteksi dini stunting.
Hal tersebut terungkap saat sosialisasi pencegahan stunting melalui diskusi komunitas/kelompok yang dimotori oleh BKKBN Provinsi Bali, Selasa 5 Maret 2024.
Kegiatan yang berlangsung di gedung BMB Kantor Bupati Bangli itu, dibuka oleh Sekretaris BKKBN Bali, I Made Arnawa.
Baca juga: Bali United Peduli Stunting, Owner Serdadu Tridatu Harap Anak Bali Sehat Jadi Pemain Masa Depan
Made Arnawa pada kesempatan itu mengungkapkan, mengacu survey Status Gizi Indonesia tahun 2022, prevalensi angka stunting Provinsi Bali merupakan yang terendah, yakni sebesar 8 persen.
Sedangkan Kabupaten Bangli tercatat sebesar 9,1 persen atau ada penurunan sebesar 1,3 persen dibandingkan dengan data tahun 2021 yakni sebesar 11,8 persen.
"Tentunya kita patut bersyukur atas penurunan angka stunting tersebut. Hal ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai unsur, salah satunya adalah Tim Penggerak PKK yang terus bergerak membangun keluarga-keluarga yang ada di perkotaan dan juga di pedesaan," ungkap Arnawa.
Dalam hal ini, pemerintah pusat melalui BKKBN melakukan berbagai upaya untuk memberikan dukungan SDM dan anggaran, untuk percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Bangli.
Selain itu, terbentuknya 597 Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh desa/kelurahan di Bangli, yang setiap saat melakukan pendampingan kepada sasaran ibu hamil, pasangan usia subur, calon pengantin dan balita.
"Dengan berbagai kompleksitasnya, percepatan penurunan stunting harus terfokus pada keluarga berisiko stunting. Pendampingan oleh TPK ini untuk mencari tahu faktor risiko yang dimiliki. Sehingga bisa melakukan intervensi sesuai kebutuhan," jelasnya.
Pihaknya menambahkan, TPK terdiri dari bidan desa, kader TP PKK dan kader KB.
Dengan terbentuknya TPK ini harapannya deteksi dini atas kasus yang berisiko stunting di desa/kelurahan dapat dicegah sedini mungkin, sehingga upaya percepatan penurunan stunting dapat tercapai sesuai target di tahun 2024.
Sementara Ketua TP PKK Kabupaten Bangli, Ny. Sariasih Sedana Arta menyampaikan salah satu tujuan PKK terkait kesehatan yakni mencegah stunting.
Dalam hal ini, yang terpenting adalah upaya preventif atau pencegahan.
"Angka stunting tahun 2023, kita peringkat ke-7 di Provinsi Bali. Harapannya tahun 2024, bisa turun," ujarnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.