Bakal Ada Drama di Kantor DPD RI Bali? Putu Rio Arahkan Kemasi Barang, AWK Ngotot Berkantor

Bahkan, AWK juga telah bersurat kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari agar menunda proses Penggantian Antarwaktu (PAW). PAW dilaksanakan setelah ada putusan inkrah di PTUN atau Mahkamah Agung.

AWK angkat bicara soal penandatanganan Keppres terkait pemberhentian dirinya sebagai Anggota DPD RI oleh Presiden Jokowi.

Hal ini sebagai buntut dari keputusan Badan Kehormatan (BK) DPD RI yang memberhentikan AWK lantaran dinilai melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik dan/atau tata tertib DPD RI sebagaimana yang diatur dalam UU MD3.

Melalui akun Instagram pribadinya @aryawedakarna, AWK mengaku hubungannya dengan Presiden RI Joko Widodo tak ada masalah.

Mulai dari program kerja, hingga komunikasi yang diklaim apik antara dirinya dengan sang Presiden RI.

Bahkan, dirinya mendukung langkah Joko Widodo sebagai upaya agar terhindar dari fitnah yang ditujukan kepada presiden.

Baginya, hal ini merupakan suatu proses administrasi yang biasa-biasa saja.

“Justru Keputusan Presiden itu justru menyelamatkan Presiden sendiri pada fitnah yang beredar. Tiang (saya) sebagai pendukung tegak lurus dengan Jokowi, tentu mendukung dan semua niki (ini) bagian dari proses administrasi. Hubungan saya dengan Presiden baik-baik saja. Semua berjalan dengan baik, program, komunikasi baik,” ungkapnya melalui akun Instagram pribadinya, Jumat (1/3).

Pria yang telah menjabat sebagai senator sejak 2014 itu mengklaim, langkahnya ini merupakan bagian dari desain yang telah dirancangnya dengan apik.

Salah satunya, yakni untuk melakukan pemetaan politik atau mapping.

“Jangan khawatir, Arya Wedakarna ini sudah paham. Sebagai anak ideologi Bung Karno, seorang PNI, saya sudah paham dan lama berkecimpung dalam hal ini. Niki (ini) bagian dari desain dan strategi. Pernah mendengar ada yang namanya suatu teori politik, pemetaan atau mapping? Saya kasih bocoran, yang dilakukan ini adalah mapping. Dengan kasus AWK ini, kita bisa melihat pemetaan di Pulau Bali,” jelasnya.

Bukan tanpa alasan, pemetaan ini dilakukannya guna mengetahui oknum-oknum radikal yang ada di kantor-kantor pemerintah di Bali.

Sehingga, pihaknya dapat mengambil langkah strategis.

Mulai dari melakukan atensi, hingga rekomendasi mutasi.

Tujuan akhirnya, kata dia, menjaga agar Bali tetap aman dan berdaulat.