Mantan Ketua KPU Arief Budiman, Kecurangan Suara Pemilu Mudah Dibaca

TRIBUN-BALI.COM - Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan membaca kecurangan pemilu sebetulnya bisa dilakukan dengan mudah.

Indikasi kecurangan itu bisa dilihat apabila sistem pemilu pasca pencoblosan dijalankan dengan baik

Arief memberi contoh kasus yang patut dicurigai semisal KPU daerah lambat mengupload data C Hasil ke Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Kecurigaan itu seharusnya bisa langsung terbaca apalagi penghitungan di KPU daerah mayoritas sudah selesai mengupload form C Hasil.

Baca juga: Petinggi Golkar Gelar Buka Puasa Bersama di Bali, Syukuran Prestasi Golkar di Pemilu 2024

“Pernah saya punya pengalaman jadi rata-rata dalam suatu waktu daerah lain angkanya sudah 60 persen sampai 70 persen. Ini satu kabupaten 5 persen saja belum masuk,” ungkap Arief dalam podcast bertajuk Utak-Atik Perolehan Suara Parpol dan Caleg Hasil Pemungutan Suara Pemilu 2024 di Kantor Tribun Network, Jakarta, Jumat 15 Maret 2024.

Berikut Wawancara Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Arief Budiman:

Mengenai utak-atik suara konon untuk kepentingan partai suara dan kepentingan caleg tertentu, sebenarnya mengapa dan analisa Anda apa yang membedakan dengan Pemilu 2024 dari sebelumnya?

Saya merasa bahwa polemiknya terlalu banyak karena ada banyak catatan, banyak komplain, banyak permintaan publik yang KPU tidak dapat menjelaskan secara baik.

Apalagi peristiwa terakhir polemik Sirekap yang mana ujungnya kemudian justru hasil rekapitulasi tidak ditampilkan, yang ditampilkan adalah hasil penghitungan suara di masing-masing TPS.

Itu sebetulnya makin membuat banyak pertanyaan. Saya sendiri sebenarnya melihat mengapa ini mundur lagi.

Mundur sampai 10 tahun atau sampai 15 tahun?

Apa yang kita tampilkan sekarang itu sudah kita tampilkan sekurang-kurangnya 10 tahun yang lalu ketika Pemilu 2014.

Kita sebetulnya progresnya sudah naik terus. Pemilu 2014, Pemilu 2019, dan Pilkada 2020.

Pemilu 2024 sebenarnya diharapkan menyempurnakan apa yang sudah kita kerjakan, tapi saya merasa kalau terjadi seperti ini transparansinya malah berkurang.

Padahal salah satu kebijakan yang bisa menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap pemilu adalah transparansi.