APBD Bali Defisit hingga Rp1,9 Triliun, Pembayaran Belanja Rp926,2 Miliar Ditunda

Uang muka atau termin BKK yang dibayarkan, akan Pemprov Bali bayar dan selesaikan, sisanya akan dianggarkan ke Tahun 2024.

Setelah melakukan efisiensi, Pemprov Bali juga akan menaikkan pendapatan.

Menurut Dewa Indra terdapat dua cara mengatasi defisit ini, pertama menaikkan pendapatan.

Kedua, mengurangi belanja dengan rasionalisasi, dengan efisiensi dan reschedule.

Baca juga: Pendapatan Sektor Pajak di APBD Perubahan Badung Ditarget Rp 5,8 T, Kini Sudah Tercapai Rp 4,2 T

“Sehingga astungkara APBD 2023 bisa kita selesaikan dengan baik, semua kewajiban yang belum kita tunaikan kita bawa ke 2024 dan sekarang di triwulan 1 kita sudah mulai melakukan pembayaran."

"Contoh desa adat sudah kita bayar, kemudian tambahan penghasilan kepala desa perangkat desa sudah kita lakukan. BKK kabupaten kota sudah kita surati bupati Walikota agar segera mengajukan tagihan."

"Tapi dilengkapi dengan dokumen hasil review dari inspektorat masing-masing bahwa benar pekerjaan ini sudah selesai. Kita sudah mulai melaksanakan,” tandasnya. 

Sementara itu, sumber pendapatan provinsi  berasal dari pajak kendaraan bermotor, balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak rokok.

Yang akan digenjot adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang akan diintensifkan. 

“Kita cari datanya lalu tim dari Bappeda turun langsung ke rumah-rumah sehingga kita memperkecil tunggakan dan menaikkan pendapatan. Apakah nutup defisitnya? Ya nggak lah, makanya saya bilang pendapatan kita naikkan, belanja kita turunkan,” tutupnya. (*)

Berita lainnya di APBD Bali