APBD Bali Defisit hingga Rp1,9 Triliun, Pembayaran Belanja Rp926,2 Miliar Ditunda

APBD Bali Defisit hingga Rp1,9 Triliun, Pembayaran Belanja Rp926,2 Miliar Ditunda

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 mengalami defisit hingga Rp1,9 Triliun.

Hal ini menyebabkan pembayaran total belanja sejumlah Rp926,2 Miliar ditunda.

Ketika ditanya, Sekretaris Daerah (Sekda) Bali, Dewa Made Indra mengatakan alasan APBD Bali alami defisit. 

Baca juga: TPP 337 Guru PPPK 2022 Denpasar Belum Cair, Wali Kota Jaya Negara Janjikan di APBD Perubahan

Sebab APBD alami defisit yakni pertama terdapat rencana penerimaan dari Pusat Kebudayaan Bali.

“Itu kan pematangan lahan sudah selesai kemudian akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga, karena ada rencana kerja sama maka dipasang target penerimaan dari kerja sama itu."

"Dalam perjalanan itu belum bisa kita mulai, ada hal-hal yang harus kita selesaikan, seperti desain pembangunannya, konsepnya belum. Itu kan Rp600 miliar lebih itu tidak terealisasi,” kata, Dewa Indra saat ditemui Senin 1 April 2024. 

Baca juga: Pemkot Denpasar Rancang 17 Unit Bedah Rumah di APBD Induk Tahun 2024

Lalu kedua kata Dewa Indra, rencana penyesuaian perjanjian kerja sama dengan salah satu perseroan yang bekerja sama di Nusa Dua membuat sejumlah Rp600 miliar lebih tidak terealisasi karena ada problem di perusahaan dan saat ini sedang mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, sehingga masih berproses.

Ditambah lagi dengan defisit yang melekat dalam APBD itu sendiri.

Baca juga: Sungai Buatan di Puspem Badung Akan Dijadikan Kolam Hias, PUPR Kucurkan APBD Lebih dari Rp 997 Juta 

Sehingga jumlah defisit capai Rp1,9 triliun. “Tapi itu kan APBD 2023 kita sudah punya skema untuk menyelesaikan,” imbuhnya. 

Ke depannya untuk mencegah defisit, Pemerintah Provinsi Bali tidak akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting.

Dewa Indra meyakini perangkat daerah sudah mengetahui mana kegiatan yang bisa ditunda pelaksanaannya dan kegiatan yang akan ditunda ke tahun berikutnya.

Baca juga: APBD Badung 2024 Ditetapkan Rp 9,5 T, Sudah Berdasarkan Hasil Pembahasan Antara Eksekutif-Legislatif

Selain itu Pemprov Bali juga akan  melakukan efisiensi. 

“Jadi ada kegiatan yang harus dianggarkan, anggarannya kita efisiensikan. Ketiga, kita melakukan upaya reschedule belanja-belanja yang nilainya cukup signifikan."

"Seperti bantuan kepada kabupaten kota yang dikenal dengan BKK. Ada BKK infrastruktur nilainya cukup signifikan maka kita komunikasi para bupati karena kondisi keuangan Pemprov Bali seperti ini, maka kita lakukan reschedule pembayaran,” bebernya. 

Baca juga: APBD Badung 2024 Ditetapkan Rp 9,5 T, Sudah Berdasarkan Hasil Pembahasan Antara Eksekutif-Legislatif