Kuasa Hukum AP Ajukan Praperadilan, Sebut Penetapan Tersangka Tendensius dan Dipaksakan!

TRIBUN-BALI.COM - Tim Penasihat Hukum tersangka AP, mengajukan upaya hukum praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (18/4).

Proses praperadilan diajukan Agustinus Nahak dkk, terkait penetapan tersangka AP karena membongkar kasus dugaan perselingkuhan suaminya, dokter gigi di Kesdam IX/Udayana, Lettu Ckm drg MHA, di media sosial.

"Hari ini kami secara resmi mengajukan praperadilan terhadap Kapolresta Denpasar terkait penanganan perkara dari klien saya, AP," jelas Agustinus Nahak.

Menurut Agustinus, dalam perkara yang menyeret kliennya sangat tendensius terkait penangkapan dan penahanan, juga dipaksakan. Dia menegaskan, kasus ini layak dibatalkan dalam praperadilan.

"Karena ini soal siapa yang melakukan upload itu harusnya yang bertanggungjawab. Kalau dia berbicara mengubah, apa yang diubah. Mentransmisikan apa, orang dia tidak pernah mengupload. Yang mengupload kan kantor hukum. Dia kan dilindungi oleh kantor hukum," paparnya.

Baca juga: Laporkan Istri Sah, Agustinus Nahak Sebut Alat Bukti Kliennya Lengkap! Ajak Awasi Kasus Ini  

Baca juga: KORBAN Perselingkuhan Lettu Ckm MHA Ditangguhkan Penahanannya Kasus UU ITE, Proses Hukum Berjalan!

Namun pihaknya menghormati soal penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polresta Denpasar. "Tapi soal penangkapan itu yang menurut kami sangat tendensius, karena ini bukan kasus extra ordinary crime.

Sehingga seharusnya polisi mengedepankan sisi humanis. Ternyata itu tidak terlaksana pada klien saya," ucap Agustinus Nahak.

Agustinus Nahak mengatakan, banyak menemukan kejanggalan dari proses perkara ini, mulai dari penangkapan dan penahanan.

"Saya anggap penerapan tersangka ini sangat dipaksakan. Sehingga sudah sewajarnya kami diberikan ruang oleh Undang-Undang melakukan perlawanan hukum terkait penetapan tersangka yang kami anggap dipaksa dan harus dibatalkan oleh pengadilan," tegasnya.

Agustinus Nahak mengklarifikasi sekaligus menegaskan bahwa kliennya telah menyerahkan sejumlah bukti terkait perselingkuhan suaminya, Lettu Ckm MHA.

"Saya mau sampaikan bahwa tidak ada hoax di sini. Semua lengkap alat buktinya, bukti surat dan dokumentasi lengkap," tegas Agustinus.

"Saya perlu klarifikasi, klien saya memberi bukti surat dan juga bukti foto mesra, video dan rekaman. Rekaman itu ada tiga, rekaman pengakuan, rekaman berdua dan bertiga. Jadi itu sudah diserahkan ke penyidik Pomdam IX Udayana, tapi bukti itu tidak sempat dibacakan," sambungnya.

Pula pihaknya menampik terkait adanya surat untuk melakukan proses mediasi. "Katanya sudah pernah ada surat untuk mediasi. Itu hoax, tidak ada. Saya sampai saat ini belum pernah diminta atau belum pernah ada surat untuk mediasi," kata Agustinus Nahak.

Perihal kasus yang menjerat AP, kata Agustinus, harus bisa diselesaikan dengan menempuh jalur mediasi terlebih dahulu.

"Perlu saya jelaskan harusnya kasus seperti ini dibuka ruang mediasi. Restorative Justice ini diberikan ruang oleh Undang-Undang untuk berdamai. Karena ini kasus ITE bukan kasus terorisme, korupsi," ucapnya.

Kuasa Hukum BA, Ahmad Ramzy Ba'abud merespons upaya pra peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Anandira Puspita di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis (18/4). Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya yang lebih baik dalam menguji proses hukum ketimbang menggiring opini sebagai korban kriminalisasi.

"Itu adalah hak tersangka yang dilindungi undang-undang. Memang di sana tempatnya menguji. Bukan dengan cara menggiring opini seolah sebagai korban kriminalisasi. Mari kita hormati proses hukum yang ada," kata Ahmad saat dihubungi Tribun Bali.

Ahmad menambahkan, proses kasus hukum yang menyeret AP menjadi tersangka tindak pidana UU ITE tidak ada kaitannya dengan ayahanda BA, yang saat ini menjabat Kapolresta Malang. Kata dia, langkah hukum ini murni inisiatif BA yang sudah mandiri dalam hukum ketika pribadinya diusik melalui unggahan di media sosial dengan narasi yang tidak sesuai kebenarannya.

"BA sudah dewasa punya kemandirian dalam hukum tidak ada hubungannya dengan orangtuanya, ketika menunjuk saya sebagai kuasa hukumnya," kata dia.

Ia menepis dugaan-dugaan yang mengarah pada proses hukum kasus ini karena adanya intervensi ayah BA, yang merupakan pejabat Polri sebagai perwira menengah dengan jabatan strategis.

"Permasalahan ini tidak ada hubungannya dengan Kapolresta Malang, baik dalam kedinasan maupun pribadi. Justru Kapolresta Malang sebagai korban karena dibawa-bawa dalam kasus ini," katanya.

Tidak hanya AP yang dilaporkan dan telah jadi tersangka terkait kasus UU ITE oleh Polresta Denpasar. Terbaru, ibu dari AP juga dilaporkan dalam perkara yang sama. Hal itu diungkap oleh Agustinus selaku anggota tim penasihat hukum AP.

"Saya update kasus baru, ibunya AP juga dilaporkan dan saat ini sudah dipanggil untuk diperiksa dan lagi disidik. Ini kasus yang sama, kasus ITE," kata Agustinus Nahak.

Ditanya siapa yang melaporkan, Agustinus Nahak belum bisa membeberkan lebih jauh. Namun pihaknya menyatakan telah menerima surat pemberitahuan pemanggilan. "Besok rencananya dipanggil di Polresta Denpasar. Surat pemberitahuan pemanggilan baru kami terima kemarin," katanya. (can/ian)