Kemenag Dorong Bali Jadi Pilot Project Pendidikan Widyalaya, Sekolah Negeri Bernuansa Hindu

Hal ini pun disambut positif Kepala Bidang Pendidikan Hindu Kanwil Kemenag Provinsi Bali, Ida Ayu Putu Gede Dharma Yanti yang mengungkapkan bahwa hal ini menjadi impian umat Hindu untuk memiliki sekolah Widyalaya. 

"Impian itu sudah terwujud. Pasraman kita yang formal bisa beralih menjadi Widyalaya. Sebanyak 52 Pasraman Formal yang ada di Provinsi Bali itu sudah menjadi Pendidikan Widyalaya," ujar dia. 

"Semoga bisa diwujudkan dengan semangat harapan dari kita semua untuk bisa mempunyai sekolah negeri. Dan semoga 52 Widyalaya ini siap untuk dinegerikan yang ada di kabupaten kota se-Bali," imbuhnya. 

Ia menekankan bahwa pihak-pihak yang ada di daerah untuk bisa menyambut hal baik ini dengan segera bergerak dalam upaya menyelenggarakan Pendidikan Widyalaya yang sudah diupayakan oleh Ditjen Bimas Hindu tersebut.

"Pak Dirjen sudah mengunjungi 5 Kabupaten di Bali yang memiliki sekolah Widyalaya. Begitu semangatnya beliau sampai beliau terus turun ke Widyalaya yang ada di Provinsi Bali," tuturnya

"Artinya, kita juga harus mempunyai semangat seperti beliau. Kita yang di bawah tidak hanya menyambut tapi harus siap melaksanakan dan langsung bergerak dengan adanya sekolah Widyalaya ini," sambungnya.

Pihaknya berharap bisa dibangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.

"Ke depan kolaborasi dengan pemerintah daerah bisa terbangun yang juga memberikan aspirasi dan keinginan kita untuk mendirikan sekolah negeri bernuansa Hindu," bebernya. 

Terakhir, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, I Wayan Serinah yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan sesuai arahan Pj. Gubernur Bali terkait Pendidikan Widyalaya.

"Pada prinsipnya kami tegak lurus dengan arahan pimpinan yang dalam hal ini pak PJ. Gubernur telah berkoordinasi dengan pak Dirjen terkait pendidikan Widyalaya, maka kami pasti mengikuti instruksi dari pimpinan," katanya.

"Oleh karena itu apabila dari pihak Dirjen sudah memiliki rencana target 2025, maka boleh secara resmi disampaikan kepada kami agar bisa ditelaah. Kami bantu untuk pendanaan pembangunannya sesuai dengan harapan kami paling tidak di setiap kabupaten/kota di Bali memiliki 1 Widyalaya Negeri," pungkas Serinah. (*)