PILKADA 2024! Sugawa Korry Daftar Cabup Buleleng, Baliho Pasangan Adi-Parwa Bermunculan di Badung

TRIBUN-BALI.COM - Nyoman Sugawa Korry mendatangi kantor DPD NasDem Buleleng, Selasa (7/5). Ia mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Buleleng pada partai yang dipimpin oleh Surya Paloh tersebut.

Politisi dari Partai Golkar ini menegaskan pendaftaran ini dilakukan sebagai upaya untuk membentuk koalisi pada Pilkada Buleleng 2024.

Ketua DPD I Golkar Bali ini menyebut pendaftaran ini ia lakukan atas seizin Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia.

Tujuannya untuk membangun koalisi besar dalam Pilkada Buleleng 2024.

Selain itu pihaknya melihat NasDem Buleleng memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati maupun wakil bupati Buleleng.

"Sudah minta izin ke DPP, ada WA-nya. Jadi tidak ada istilah loncat pagar. Ini dalam rangka untuk membangun koalisi. Head to head harapan kita. Astungkara bisa terbentuk koalisi Indonesia Maju Plus. Plusnya itu adalah NasDem," terangnya.

Disinggung terkait pasangan yang akan menjadi bakal calon wakil bupatinya, Sugawa menyebut menyerahkan sepenuhnya kepada hasil survei.

"Setelah ada hasil survei independen, baru kami dekati. Kami tidak ingin menciptakan suasana kekecewaan," jelasnya.

Mengapa memilih NasDem? Sugawa menyebut, pihaknya telah memiliki kecocokan dengan partai tersebut, serta memiliki visi yang sama, salah satunya mewujudkan pembangunan bandara Bali Utara.

"Kita punya kecocokan (dengan NasDem, Red). Istilahnya ada chemistry," ucapnya.

Sementara Ketua DPD NasDem Buleleng, Made Jayadi Asmara mengatakan, pihaknya membuka pendaftaran hingga Selasa (7/5) sore. Sejauh ini ada dua orang yang secara resmi telah menyetorkan berkas pendaftaran yakni Sugawa Korry dan Dewa Nyoman Sukrawan.

Jayadi menyebut, pada Pilkada Buleleng 2024 ini partainya menerapkan prinsip politik pintu terbuka. Artinya kader maupun non kader, dipersilakan mendaftar sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Buleleng.

Setelah pendaftaran ditutup, pihaknya akan melakukan proses penjaringan melalui tes wawancara, psikotes dan survei.

"Hasil survei menjadi panglima dikeluarkannya rekomendasi nanti. Kami juga realistis saja, karena partai kami hanya dapat enam kursi di DPRD Buleleng.

Sementara syarat minimal mengusung calon bupati dan wakil bupati adalah 9 kursi. Jadi kami  bangun komunikasi dengan partai lain untuk mengusung pasangan calon ketika mendaftar di KPU nanti," tandasnya.

Sementara itu, politik di Kabupaten Badung jelang Pilkada November 2024 mulai menghangat. Bahkan kini, baliho Adi-Parwa (I Wayan Adi Arnawa-Putu Parwata), sebagai calon bupati dan wakil bupati Badung periode 2024-2029 mulai bermunculan.

Baliho tersebut berwarna merah dengan gambar kayon pada bagian tengah, terpasang di sejumlah titik di wilayah Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara. Pada bagian atas baliho bertuliskan ‘Kami Relawan dan Simpatisan Dalung Permai mendukung Adi Parwa sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung periode 2024-2029’.

Belum diketahui siapa yang memasang baliho-baliho tersebut. Namun semua itu disebut-sebut sebagai aspirasi masyarakat dalam menyambut pilkada Badung.

Putu Parwata yang juga merupakan Ketua DPRD Badung itu mengaku tidak mengetahui siapa yang memasang baliho-baliho tersebut. Dia mengaku semua itu merupakan aspirasi masyarakat di Gumi Keris. “Saya tidak tahu itu yang memasang baliho. Saya juga tahunya dari laporan masyarakat, banyak ada baliho Adi-Parwa,” kata Parwata, Selasa (7/5).

Sekretaris DPC PDIP ini menyatakan, kemunculan baliho Adi Parwa sebagai bentuk aspirasi dari masyarakat. Bahkan dirinya juga mengaku banyak bermunculan di media sosial. “Aspirasi masyarakat dituangkan dalam baliho. Saya memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih,” tegasnya.

Ditanya soal proses penjaringan di DPC PDIP Badung, Parwata menyatakan telah mengembalikan formulir sebagai bakal calon wakil bupati. “Sudah, saya sudah mengisi dan mengembalikan formulir. Dan siap mengikuti tahapan penjaringan selanjutnya,” tegasnya.

Dia mengaku, siapapun nanti yang akan mendapat rekomendasi dari DPP, harus dan wajib didukung serta dimenangkan oleh seluruh kader dan simpatisan PDIP. Dia juga mengaku semua kader partai masih menunggu arahan dari DPP. “Iya kita tunggu saja arahan dari DPP. Kalau aspirasi masyarakat sah-sah saja,” imbuhnya. (rtu/gus)