WARGA Jimbaran Masuk Pura Harus Lapor Satpam, Pansus TRAP DPRD Bali Akan Datangi PT JH

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Usai menerima aspirasi dari warga adat Jimbaran mengenai penguasaan lahan oleh PT. JH di Kantor DPRD Bali, Rabu 5 November 2025, Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali akan mendatangi PT. JH minggu depan. 

Hal tersebut diungkapkan oleh, Ketua Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali, I Made Supartha pada saat wawancara dengan awak media usai pertemuan dengan warga desa adat Jimbaran. 

“Minggu depan kita cek jadwalnya agar tak tabrakan dengan jadwal lainnya. Nanti kita rapat RDP, masalahnya ketika ada kegiatan untuk melaksanakan hibah ada tantangan tadi,” jelas, Supartha. 

Ia pun meminta agar pengempon pura bersurat ke Polda Bali, Polres dan Polsek, Gubernur dan Pansus TRAP.

Baca juga: NYAWA 2 Pemuda di Jembrana Berakhir di Bak Truk, Tubuh Terhempas di Gelapnya Malam

Surat ini akan digunakan Pansus TRAP DPRD Bali untuk turun ke wilayah Jimbaran.

Sekalian Pansus TRAP DPRD Bali mengecek kegiatan pembangunan di wilayah Jimbaran, apakah izinnya sudah lengkap. 

“Pelarangan sembahyang tidak etis, tidak elok kok malah jadi tamu orang Bali jadi tamu di daerahnya sendiri. Pemanggilan PT nya juga minggu depan,” bebernya. 

Setelah aspirasi warga Jimbaran diterima, Pansus TRAP DPRD Bali akan perdalam dan akan dibantu oleh tenaga ahli.

Baca juga: Gde RDA Dibacok Pemuda 18 Tahun di Blahbatuh Gianyar, Bagian Leher Jadi Sorotan

Juga akan memanggil terkait siapa yang memiliki kedudukan hukum dengan obyeknya tanah di Jimbaran seluas kurang lebih 280 hektare itu.

“Kita akan kesana cek lapangan apa saja yang sudah terbangun, bagaimana izinnya yang terbangun bagaimana tata ruang dan asetnya.

Makanya kita cek lapangan terkait ruang di wilayah Jimbaran yang di klaim PT. JH,” sambungnya. 

Sementara itu, Tama Tenaya selaku Anggota Pansus dari Komisi 2 DPRD Bali menjelaskan dari segi hibah, harus tetap berjalan sesuai program karena Pemprov telah memberikan hibah tersebut. 

“Setelah ada SKT berarti ini pura sudah diakui. Nanti semestinya Bupati Badung tanggung jawab untuk membantu rakyatnya di Jimbaran karena SKT secara legal diberikan di Badung.

Syukur setelah Tahun 2025 baru bisa cair dari sekian lama menunggu, saya pernah turun ke pura itu dua kali memang keadaanya memprihatinkan.

Justru setelah hibah cair baru ribut setelah baru mau eksekusi jadi untuk renov dari pihak PT menyetop tidak boleh tukang kerja.

Karena hibah sudan turun dan saya yakin kalau pura pun di ukur ulang meskipun berada didalam kawasan contohnya di ITDC Nusa Dua banyak pura malah dilindungi dibantu tidak dimusnahkan dari daftar pura, mestinya pembangunan pura ini bisa dilanjutkan,” pungkasnya.