Tindaklanjuti Minimnya Distribusi Pupuk, Pemkab Buleleng Gelar Rapat Koordinasi

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Pendistribusian pupuk bersubsidi secara nasional oleh Sekjen Kementerian Pertanian masih dinilai rendah, yaitu di bawah 50 persen.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkab Buleleng segera menggelar rapat koordinasi untuk mengungkap masalah yang terjadi di lapangan.

Rapat koordinasi dipimpin oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Buleleng, Ni Made Rousmini.

Rapat juga dihadiri oleh Dinas Pertanian Buleleng, perwakilan dari PT. Pupuk Indonesia, distributor dan kios pupuk wilayah kerja kecamatan, serta penyuluh dan pengawas pertanian di Kabupaten Buleleng, Bali.

Baca juga: Atraksi Pertanian Bakal Disuguhkan di Jatiluwih Festival 2024 pada 6-7 Juli Mendatang

Pada rapat tersebut diketahui jika pendistribusian pupuk bersubsidi di wilayah Buleleng juga masih di bawah 50 persen.

Karenanya Rousmini menekankan pentingnya rapat ini untuk mencari tahu kendala dan permasalahan di lapangan serta segera menemukan solusinya.

"Dalam rapat ini kita harus mencari apa kendala dan permasalahan di lapangan, serta segera mencari solusinya. Dengan demikian diharapkan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Buleleng dapat segera ditingkatkan, sehingga target produksi pertanian dapat tercapai dan mendukung stabilitas pangan," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Buleleng, Gede Melandrat secara teknis menanggapi target serapan pupuk bersubsidi yang belum tercapai.

Ia menggarisbawahi perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Buleleng.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi mendalam, mengingat target serapan pupuk yang ditetapkan belum tercapai," katanya.

Menurut Melandrat, salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah terbatasnya jenis komoditas yang mendapat pupuk bersubsidi.

Disebutkan dia, saat ini hanya sembilan komoditas yang mendapatkan subsidi pupuk, sehingga banyak komoditas penting seperti cengkeh, durian, dan hortikultura tidak tersentuh program ini.

"Kami berharap Kementan dapat memperluas cakupan komoditas yang disubsidi, sehingga petani di Buleleng dapat lebih mudah mengakses pupuk untuk tanaman mereka," ujar Melandrat.

Selain itu, Melandrat juga menyoroti proses usulan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari kelompok tani, yang tidak selalu selaras dengan komoditas yang ditetapkan Kementan.

Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara kebutuhan pupuk di lapangan dengan pupuk yang tersedia.