Kanwil Kemenkumham Bali dan Deputi V KSP RI Bahas Solusi Konkret Penanganan Isu WNA Nakal

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Pramella Yunidar Pasaribu menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia.

Rakor yang berlangsung di ruang Wiswasabha Pratama Kantor Guberur Bali pada hari Jumat (12/7/2024) kemarin, bertujuan membahas bersama langkah langkah konkret dalam menangai isu aktual di Provinsi Bali.

Khususnya terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam konteks kegiatan Warga Negara Asing (WNA).

Hadir dalam kegiatan tersebut Tim Deputi V KSP yang dipimpin oleh Ahli Utama, Irfan Pulungan, Pj Gubernur Bali yang pada kesempatan ini diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, I Dewa Gede Mahendra Putra, Perwakilan Kemenparekraf, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta instansi terkait lain di Provinsi Bali.

Baca juga: WNA Nakal di Pulau Dewata, Kantor Staf Presiden RI Sebut Penanganan Bukan Hanya Tugas Pemprov Bali!

Baca juga: 10 WNA Tiongkok Diamankan Imigrasi Ngurah Rai!  Diduga Lakukan Pelanggaran Izin Tinggal

Turut mendampingi Kakanwil Kemenkumham Bali pada kesempatan ini Kepala Divisi Pemasyarakatan, I Putu Murdiana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alexander Palti, Plh. Kepala Divisi Keimigrasian, Anak Agung Bagus Narayana dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Ridha Sah Putra.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, I Dewa Gede Mahendra Putra selaku mewakili Pj Gubernur Bali menyampaikan terima kasih atas perhatian Deputi V KSP RI terhadap isu-isu strategis di Provinsi Bali khususnya permasalah keamanan dan ketertiban masyarakat berkaitan dengan kegiatan WNA di Bali.

“Kami berharap dengan adanya rakor ini bersama sama kita dapat merumuskan strategi strategi konkret dalam menyelesaikan permasalah terkait WNA di Bali” ujar Mahendra Putra.

Menanggapi hal tersebut Ahli Utama Deputi V KSP RI, Irfan Pulungan menyampaikan bahwa, kehadiran Tim KSP pada kesempatan ini adalah bermaksud untuk menghimpun informasi terkait permasalah dan hambatan yang dihadapi Instansi terkait di Provinsi Bali dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dalam konteks kegiatan Warga Negara Asing (WNA).