Bantuan Dana ke Desa Adat Belum Berkeadilan di Klungkung Bali, Diharapkan Sesuai Jumlah Penduduk

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Penyaluran dana bantuan ke desa adat di Bali, diharapkan dapat dilakukan secara proporsional.

Pembagian dana Rp 300 juta untuk setiap desa adat, saat ini dianggap belum berkeadilan.

Bendesa Desa Adat Gunaksa, I Nengah Ariyanta tidak menampik hal tersebut.

Menurutnya saat ini pembagian dana untuk desa adat yang dialokasikan dari APBD Provinsi Bali tersebut belum berkeadilan.

"Jujur sekali, penyaluran anggaran untuk desa adat saat ini belum berkeadilan," ujar Nengah Ariyanta belum lama ini.

Baca juga: Badung Lanjutkan Proyek di Lahan Sengketa, Desa Adat Minta Pengelolaan, Pemkab Tak Memberi

Ia mencontohkan, ada desa adar yang hanya terdiri dari satu atau dua banjar mendapatkan anggaran Rp 300 juta.

Sementara Desa Adat Gunaksa, Klungkung, yang terdiri dari 1.640 KK, dengan 7 banjar juga mendapatkan dana desa adat Rp 300 juta. Hal ini menurutnya tidak berkeadilan.

"Desa adat yang jumlah penduduknya kecil, bisa bingung menghabiskan dana itu. Sementara desa yang jumlah penduduk banyak dan wilayahnya luas, tentu kekurangan. Apa lagi ada desa adat yang memiliki 2 pura puseh dan 2 pura dalem," ungkap dia.

Sehingga ia berharap, ke depan pengalokasian dana bantuan ke desa adat bisa dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan luas wilayah.

Sehingga dana tersebut bisa lebih tepat sasaran, dan dapat lebih dirasakan manfaatkan oleh krama di desa adat.

"Mohon ke depan dikaji lagi penyalurannya, jangan disamaratakan seperti saat ini. Besarannya disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah, sehingga benar-benar berkeadilan," ungkap dia. (mit)

Kumpulan Artikel Klungkung