NAFKAH Guru Abdi Belum Dibayar di Jembrana, Fraksi PDI Perjuangan Sampaikan 3 Aspirasi Masyarakat

TRIBUN-BALI.COM  - Seluruh fraksi di DPRD Jembrana, memberikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Perubahan dalam Rapat Paripurna VI masa persidangan III Tahun Sidang 2023/2024 pada Senin (5/8).

Dalam rapat yang digelar di di kantor DPRD Jembrana tersebut, sejumlah fraksi menyampaikan aspirasi masyarakat dan menyoroti perihal Pendapatan Daerah. Di sisi lain, juga ada fraksi yang menyoroti soal infrastruktur yang perlu perbaikan di Kabupaten Jembrana.

Fraksi PDI Perjuangan (F-PDI P) misalnya, dalam rapat tersebut menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat. Tercatat ada tiga poin yang disampaikan F-PDI P. Seperti menyoroti ketersediaan pupuk yang tidak memadai padahal Kabupaten Jembrana daerah dengan basis pertanian.

Baca juga: Perebutan Kursi Ketua DPRD Badung, PDIP Usulkan Putu Parwata dan Anom Gumanti

Baca juga: 5 Tahun DPRD Badung 2019-2024 Sudah Tetapkan 78 Perda, Sebut Perda Terbanyak di Indonesia

Kemudian soal ketersediaan bibit cokelat yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal sedang digaungkan Kabupaten Jembrana sebagai kabupaten penghasil cokelat dengan kualitas terbaik tingkat dunia.

Selanjutnya F-PDI P juga menyampaikan aspirasi masyarakat lainnya. F-PDI P mempertanyakan nafkah guru abdi pada akhir tahun 2023 dan triwulan 2024 yang belum dibayar. Padahal Kabupaten Jembrana mendambakan perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui perbaikan dan meningkatkan peran pendidik.

Sementara itu, Fraksi Kebangkitan Persatuan (PPP dan PKB) memberikan sejumlah pandangan umum pada rapat tersebut. Satu di antaranya adalah soal revitalisasi Pasar Umum Negara.

Menurut Fraksi ini, sebelum Pasar Umum Negara dibuka, pemerintah harus memberikan ruang atau melibatkan para pedagang terkait penataan lokasi dan tata cara persiapan konsep pengembalian pedagang.

Fraksi Kebangkitan Persatuan juga menyoroti soal infrastruktur. Seperti jalan umum yang rusak agar segera diperbaiki. Juga jalan akses masyarakat yang perlu pelebaran untuk memberikan kemudahan akses untuk pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya Fraksi Demokrat Jaya menekankan pemerintah agar mempertimbangkan pengelolaan atau keseimbangan anggaran agar tidak sampai mengalami defisit di tahun selanjutnya.

Fraksi Gerindra memberikan pandangan umum fraksi dengan meminta eksekutif agar alokasi belanja daerah yang diimbangi dengan perencanaan.

Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Terakhir pandangan umum dari Fraksi Golkar yang menyoroti soal peningkatan pendapatan dengan melakukan inovasi dan menggali potensi yang ada. (mpa)

Tahap I Sudah Cair

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra mengatakan, untuk honor guru abdi di sekolah yang ada di Kabupaten Jembrana sudah dicairkan pada tahap I atau triwulan I. Menurutnya sekarang ini sedang tahap proses pencairan untuk tahap II.

“Sudah cair tahap atau triwulan I. Tinggal bulan ini berpotensi untuk tahap atau triwulan keduanya,” katanya. (mpa)
RAPAT – Anggota DPRD dan Eksekutif Kabupaten Jembrana mengikuti rapat paripurna pemandangan umum fraksi di DPRD Jembrana, Senin (5/8).