Pilkada Bali 2024
Usulan Pemberhentian Ipat Diproses, DPRD Jembrana Gelar Paripurna, Diusulkan Ke Kemendagri
status I Gede Ngurah Patriana Krisna alias Ipat saat ini masih sebagai Wakil Bupati Jembrana Periode 2021-2026
Penulis: I Made Prasetia Aryawan | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Sekretariat DPRD Jembrana akhirnya mengumumkan permohonan pengunduran diri I Gede Ngurah Patriana Krisna alias Ipat pada Rapat Paripurna di Ruang Rapat DPRD Jembrana, Bali, Rabu 7 Agustus 2024.
Surat tersebut selanjutnya ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku dengan mengusulkan pemberhentian ke Kemendagri melalui Gubernur Bali.
Selanjutnya, ketika sudah disetujui akan diterbitkan SK penetapan pemberhentian yang bersangkutan.
Usai pengumuman tersebut, sejumlah anggota dewan yang hadir mewanti-wanti agar pimpinan DPRD Jembrana untuk menindaklanjuti dengan menyesuaikan kepada aturan yang berlaku.
Baca juga: Usulan Pemberhentian Ipat dari Wakil Bupati Diproses Hari Ini, DPRD Jembrana Gelar Paripurna
Sementara untuk status I Gede Ngurah Patriana Krisna alias Ipat saat ini masih sebagai Wakil Bupati Jembrana Periode 2021-2026 sebelum menerima jawaban atau SK pemberhentian dari jabatan oleh Kemendagri.
"Hari ini sudah kita proses sesuai mekanisme yakni mengumumkan pada rapat paripurna," kata Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi saat dikonfirmasi, Rabu 7 Agustus 2024.
Dia melanjutkan, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, permohonan pengunduran diri ini diusulkan melalui DPRD.
Selanjutnya, DPRD mengusulkan pemberhentian tersebut ke Kemendagri melalui Gubernur.
"Hari ini kita langsung tindaklanjuti atau proses," tegasnya.
Disinggung mengenai statusnya, Sri Sutharmi menjelaskan bahwa selama surat keputusan (SK) persetujuan pemberhentian tersebut masih belum diterbitkan atau belum turun, beliau, I Gede Ngurah Patriana Krisna alias Ipat masih tetap berstatus Wakil Bupati Jembrana.
Segala kewajiban dan haknya masih harus terus dilaksanakan.
"Jika SK sudah terbit, praktis beliau juga tidak menjalankan kewajiban dan tidak mendapat hak," jelasnya.
Kapan estimasi SK persetujuan bakal turun? Dia mengakui akan menunggu dari Kemendagri.
"Kita menunggu dari Kemendagri," tandasnya.
Kumpulan Artikel Jembrana
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.