Buntut Banyak Kasus Korupsi, 30 LPD Di Badung Akan Diaudit

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Puluhan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Badung akan di audit oleh pemerintah setempat.

Hal itu pun dilakukan pasca banyaknya LPD di Badung tersandung kasus korupsi.

Untuk melakukan audit sendiri pemerintah kabupaten Badung sudah melakukan entry meeting.

Bahkan audit yang dilakukan pun atas laporan keuangan LPD tahun ini.

Baca juga: Soroti Terulangnya Kekerasan di STIP yang Tewaskan Putu Satria dari Bali, Komisi X DPR: Audit Total

Dalam kegiatan audit Pemkab Badung menggandeng petugas audit eksternal dari Tim Audit Universitas Udayana.

Kadis Kebudayaan Badung I Gde Eka Sudarwitha, Minggu 8 Agustus 2024, tidak menampik hal tersebut.

Pihaknya menyebutkan, sebagai dasar pelaksanaan audit LPD yaitu Perda Provinsi Bali No. 3 tahun 2017 tentang LPD. Pasal 19 dan 20 menyebutkan LPD dilaksanakan audit setiap tahun.

"Iya, kita akan lakukan audit kepada puluhan LPD di Badung," ujarnya.

Dikatakan, kegiatan ini untuk menyediakan upaya pembinaan dan pemeriksaan tata kelola sesuai asas-asas akuntansi keuangan yang sehat.

Bersama-bersama antara auditor dan pengurus LPD menemukan kesalahan dan tata kelola yang kurang tepat, sehingga dapat dibenahi menjadi tata kelola LPD yang sehat dan sesuai aturan yang berlaku.

"Tujuannya mewujudkan kesehatan LPD sebagai pilar perekonomian desa adat. Lingkup pekerjaan audit adalah laporan keuangan LPD sampai periode 31 Desember 2023," ucapnya.

Disebutkan pelaksanaan audit dilakukan terhadap 30 LPD di Badung, yang sudah ditunjuk atau yang sudah disampaikan datanya oleh LP LPD.

LPD yang diaudit adalah LPD yang belum mendapatkan giliran audit dan yang sudah selayaknya didorong kesehatan dan kemampuannya.

"Kita juga sudah melakukan rapat sebelumnya, bahkan meminta masukan guna perbaikan LPD ke depannya. Dari masukan yang didapat, disepakati pemerintah daerah segera membentuk tim pembina umum, dengan melibatkan unsur pemerintah maupun akademisi. Selain itu guna meningkatkan SDM, ke depannya akan dilaksanakan uji kompetensi bagi pengurus dan karyawan LPD," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa sangat mendukung audit LPD yang dilakukan auditor eksternal.