Airlangga Out! Golkar Bali Kantongi Nama Bahlil Lahadalia Sebagai Calon Ketum Anyar Partai Beringin

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Usai Airlangga Hartanto out dari Golkar. Kini kursi pucuk pimpinan Partai Beringin masih kosong. Beberapa nama muncul termasuk Bahlil Lahadalia.

Ketua DPD Golkar Bali, periode 2020-2025, Sugawa Korry tegaskan untuk rekomendasi yang telah keluar pada pasangan calon yang diusung akan tetap diteruskan. 

“Kalau rekomendasi kemarin saya sudah ketemu pimpinan-pimpinan DPD seluruh Indonesia. Kalau rekomendasi yang sudah keluar ya, itu tetap kecuali yang baru sesuai dengan hasil munas kalau yang sudah keluar tidak masalah,” jelas, Sugawa Korry usai ditemui Rabu 14 Agustus 2024. 

Selain itu ia juga telah mengantongi nama calon ketum partai berlambang pohon beringin itu. Ketika disinggung Bahlil Lahadalia merupakan calon kuat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Sugawa mengatakan sudah melaporkan satu nama tersebut.  

“Iyaa Pak Bahlil Lahadalia. Ya kepemimpinan beliau, kapasitas beliau (pertimbangan pilih Bahlil Lahadalia). Makanya kita pada saat itu kita akan sampaikan padangan umum kami,” imbuhnya. 

Baca juga: Calon Menhub Pemerintahan Prabowo-Gibran Kunjungi Bali, Bahas Kelanjutan Pembangunan LRT

Baca juga: SAH! Rekomendasi Paket Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, PDIP Tunjuk Sutjidra & Supriatna

PDIP Cium Aroma Skenario Kekuasaan dari Mundurnya Ketum Golkar
  
Ada indikasi perubahan peta politik terkait Pilkada serentak 2024, buntut keputusan Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Termasuk, soal kerja sama politik antara PDIP dengan Partai Golkar yang bakal mengusung bersama untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menduga ini adalah skenario yang coba dibangun serta dugaan keterlibatan kekuasaan. "Ada indikasi seperti itu, tetapi kalau di tingkat Kabupaten/Kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah," kata Hasto.

Politisi asal Yogyakarta ini juga dimintai tanggapan soal daerah mana saja yang kemungkinan bakal berubah peta politiknya, usai mundurnya Airlangga selain di Banten. Hasto hanya menyebut bahwa daerah-daerah itu yang memiliki jumlah penduduk padat.

"Tetapi kalau terkait dengan Pilgub, memang ada berbagai skenario-skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu," sambung dia.

Selain itu, dia juga menduga bahwa ada pihak yang berpikir bahwa Pilkada serentak tidak hanya ajang kontestasi kepala daerah lima tahunan, tetapi untuk membangun kekuasaan bagi kepentingan elektoral Pemilu 2029, mendatang.

Sementara bagi PDI Perjuangan, lanjut Hasto, fundamen kekuasaan itu adalah ke bawah, memperkuat rakyat, mengatasi kemiskinan ekstrem, membangun kedaulatan pangan untuk kesejahteraan petani.

"Itu fundamental politik, bukan dengan melakukan suatu pengaturan-pengaturan kekuasaan, apalagi dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menyiapkan 2029, itu elitis dan itu meninggalkan seluruh logika demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat," jelasnya. (tribunnews)