Berita Buleleng
Pemkab Buleleng Banjir Pendapatan dari Reklame Calon Saat Pemilu
Tahun politik bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng layaknya lahan 'cuan'. Sebab di tahun ini, Pemkab melalui BPKPD Buleleng bisa mengoptimalkan pendapat
Penulis: Muhammad Fredey Mercury | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Pemkab Buleleng Banjir Pendapatan dari Reklame Calon Saat Pemilu
TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - Tahun politik bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng layaknya lahan 'cuan'.
Sebab di tahun ini, Pemkab melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng bisa mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Optimalisasi PAD tersebut dari sektor pajak reklame.
Baca juga: Atribut Parpol Hingga Reklame Dipaku di Pohon Perindang
Di mana Pemkab Buleleng tidak pandang bulu untuk menarik pajak, kendati reklame tersebut berunsur politik.
Plt Kepala BPKPD Buleleng, Made Pasda Gunawan tak menampik jika di tahun politik 2024 ini, Pemkab Buleleng banjir pendapatan dari pajak reklame.
"Iya, Memang di sana pangsa pasar kita," ucapnya dikonfirmasi Minggu (25/8/2024).
Baca juga: Belum di Buka, Papan Reklame Sudah Serbu Jalan Shortcut Simpang Padonan
Hal ini terbukti dari target PAD terutama sektor pajak reklame di tahun 2024 yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pasda mengatakan, pada tahun 2023, target pendapatan dari sektor pajak reklame sebesar Rp2,6 miliar dengan realisasi Rp2,9 miliar lebih atau 112 persen.
Sedangkan di tahun 2024, target pendapatan dari pajak reklame sebesar Rp3 miliar.
Bahkan kembali ditingkatkan pada perubahan APBD, sehingga totalnya kini Rp4,5 miliar. Sementara realisasinya hingga kini baru mencapai Rp1,3 miliar.
Baca juga: Rumah Anggota DPRD Badung Diserang Tembakan, Nyoman Artawa Minta Perlindungan, Duga Motif Politik
"Peningkatan target PAD dari sektor reklame tahun ini, salah satu pertimbangannya karena tahun politik. Dan di perubahan naik lagi karena ada Pemilukada," ungkapnya.
Pasda kemudian menjelaskan, terkait pajak reklame aturannya bersinggungan dengan aturan KPU selaku penyelenggara.
Oleh sebab itu pemungutan pajak menyesuaikan dengan aturan KPU.
Namun di sisi lain, pihaknya menilai baliho figur calon seperti produk promosi.
Baca juga: Satpol PP Badung Akan Turun Pastikan Pemilik dan Izin Papan Reklame di Shortcut Simpang Padonan
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.