Pertamina Stop Jual Pertalite di SPBU Tertentu, Bali Masuk Gelombang 1

TRIBUN BALI l.COM, JAKARTA - Pertamina mulai memperketat penyaluran bahan bakar jenis BBM Pertalite di sejumlah SPBU, termasuk Bali.

PT Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga memperketat penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite di sejumlah SPBU.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menjelaskan, sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, Pertamina Patra Niaga terus menjalankan komitmennya dalam penyediaan Pertalite sesuai dengan kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan BPH Migas.

"Pertalite adalah salah satu BBM Subsidi, sehingga pengaturan oleh regulator dimaksudkan agar BBM subsidi bisa tepat sasaran, antara lain pengaturan titik titik SPBU yang menjual BBM Subsidi oleh BPH Migas dengan memperhatikan pertimbangan jalur transportasi umum, tidak berada di area pemukiman menengah ke atas, di luar daerah industri. Diharapkan dengan upaya tersebut BBM bersubsidi yang disalurkan bisa lebih tepat sasaran," jelas Heppy dalam siaran pers, Kamis (29/8).

Baca juga: Kebijakan Pembatasan BBM Pertalite Segera Diterapkan! Pertamina: Bukan, Tapi Tepat Sasaran

Heppy menjelaskan, Pertamina Patra Niaga juga terus berupaya mendukung upaya-upaya subsidi tepat dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code.

"Untuk itu, Pertamina Patra Niaga mengajak seluruh masyarakat untuk bijak dalam menggunakan BBM subsidi dan membantu pemerintah mengidentifikasi siapa saja pengguna BBM bersubsidi dari penggunaan QR code sebagai syarat untuk menggunakan BBM Pertalite," tutur Heppy.

Heppy menambahkan, agar penyaluran Pertalite terkontrol, Pertamina Patra Niaga melayani pengisian Pertalite melalui QR Code bagi kendaraan yang sudah mendaftar dan mencatatkan nopol kendaraan bagi pengguna yang belum mendaftar subsidi tepat.

“Kami terus mengintensifkan pendaftaran subsidi tepat Pertalite di wilayah wave 1 yakni Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur,” pungkas Heppy.

Pemerintah berencana menerbitkan aturan baru untuk penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite agar bisa lebih tepat sasaran, pekan depan. Aturan baru ini diharapkan akan mengurangi subsidi sekitar 7 persen dari kendaraan yang diklaim tidak berhak menerima subsidi.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Rachmat Kaimudin mengatakan, ada rencana untuk realokasi subsidi BBM agar penggunaan Pertalite bisa lebih tepat sasaran sehingga anggaran akan dialihkan untuk penyediaan subsidi BBM yang berkualitas.

Baca juga: Pertamina Patra Niaga Serahkan Traktor dan Perontok Padi Ramah Lingkungan di Subak Sembung Bali

Rachmat pun menegaskan bahwa tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi, namun akan diarahkan agar Pertalite bisa dinikmati oleh pengguna yang tepat sasaran.

"Jadi, ini memang ada rencana kita untuk realokasi subsidi BBM. Kita bukan lakukan pembatasan [BBM bersubsidi], kita sebenarnya dorong penyediaan subsidi BBM yang berkualitas," kata Rachmat dalam Public Discussion Youth Energy Council (YEC) Transisi energi dan Udara Bersih: Generasi Muda Kunci Perubahan di Jakarta, Rabu (28/8).

Rachmat menuturkan bahwa dana subsidi BBM tersebut akan dialihkan untuk bisa memproduksi BBM yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan.

"Rencana kita nanti mudah-mudahan Minggu depan peraturannya keluar, kita bisa melakukan sosialisasi. Kita tidak mau naikin harga BBM, kita akan tetap memberikan intinya lebih tepat sasaran dan juga pemakainya lebih wajar. Sehingga, untuk perbaikan kualitas BBM, karena nanti ke depan mungkin buat yang lain-lain juga," ungkapnya.

Menurut Rachmat, BBM bersubsidi dinikmati oleh 80-95 persen orang kaya. Untuk itu, pemerintah akan menertibkan penyaluran BBM bersubsidi ini agar lebih sasaran lagi.