Dispar Upayakan Nusa Penida Festival Tetap Digelar Tahun 2024 Ini, Simak Alasannya 

TRIBUN-BALI.COM  – Gelaran Nusa Penida Festival terancam tidak digelar pada tahun 2024. Hal ini lantaran Pemkab Klungkung diprediksi mengalami krisis anggaran hingga akhir tahun 2024. 

Padahal gelaran tahunan itu merupakan program promosi pariwisata di Nusa Penida dan menarik antusiasme dari masyarakat sekitar.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah mengeluarkan Surat Edaran No: 900.1.3.5/1653/BPKPD/2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah Pada APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan surat itu, kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran diminta mencermati seluruh program dan kegiatan, mengendalikan atau menghentikan proses realisasi belanja daerah secara keseluruhan baik melalui pembayaran langsung (LS) maupun ganti uang (GU).

Baca juga: Pelaku Edarkan 175 Paket Sabu! Sat Narkoba Klungkung Tangkap 5 Tersangka, Tangkapan Terbesar 2024

Baca juga: 59 Subak di Jembrana Dapat Perbaikan Irigasi, Bantuan Kementerian PUPR Dilaksanakan 3 Tahap!

Bahkan dalam surat itu ditegaskan, kegiatan yang masih dalam proses pemilihan atau belum berkontrak agar proses pengadaannya dihentikan atau tidak dilanjutkan, kecuali yang sudah mendapat persetujuan ketua TAPD. 

Nusa Penida Festival yang biasanya digelar setiap bulan Oktober setiap tahunnya menjadi salah satu kegiatan yang terancam dirasionalisasi karena keterbatasan anggaran.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Klungkung Ni Made Sulistiawati mengatakan, dirinya akan berkoordinasi dengan TAPD. 

Karena menurut Sulistiawati, Festival Nusa Penida merupakan ajang promosi bagi kepariwisataan Nusa Penida secara khusus. 

Meskipun kegiatan ini rutin diselenggarakan, namun bagi dirinya Festival Nusa Penida tetap penting diadakan. Hanya saja ia memberikan sinyal, akan ada penyederhanaan beberapa kegiatan dalam festival.

“Kami akan koordinasikan dulu dengan TAPD. Kami tetap berupaya agar Festival Nusa Penida bisa diadakan. Selain itu, kami akan berusaha meminimalkan penggunaan dana APBD dengan solusi berusaha meningkatkan partisipasi dari pihak swasta,” terang Sulistiawati. (mit)