KMHDI Rilis 10 Calon Menteri dari Tokoh Hindu, Wisnumurti: Banyak yang Kredibel dan Layak

TRIBUN-BALI.COM  - Sepuluh nama masuk bursa calon menteri pemerintah Prabowo-Gibran dari tokoh Hindu. Nama ini muncul dari survei versi Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI).

Sepuluh nama tersebut yaitu Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen I Nyoman Cantiasa, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Staf Khusus Menteri Pertahanan TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana, Politikus Bali I Gede Pasek Suardika.

Lalu Komisioner Informasi Pusat I Gede Narayana, Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Birokrat dan Mantan Dirjen Bimas Hindu Tri Handoko Seto, Politikus Gerindra dan Pengusaha A.S Koebalen, Anggota DPD Terpilih Ida Bagus Rai Mantra dan Ni Luh Djelantik.

Guru Besar Universitas Warmadewa, Prof Anak Agung Gede Oka Wisnumurti menilai, kabinet yang terbentuk akan menyesuaikan urgensi Indonesia dalam menghadapi permasalahan nasional dan internasional.  

Sifat nak Bali, kata Wisnumurti, tidak terbiasa untuk melakukan politik transaksional. Namun nak Bali memiliki komitmen pengabdian, jujur dan pekerja keras.

Baca juga: Fotonya Bersama Paslon Pilkada Bangli Viral, Camat Bangli Sebut Tak Sengaja 

Baca juga: Ketua Termuda Janji Kawal Suara Anak Muda, Pelantikan Pimpinan Definitif DPRD Kota Denpasar

“Banyak tokoh kredibel, kompeten yang dimiliki Bali. Sejarah mencatat orang Bali pernah dipercaya di berbagai kementerian,” ujarnya, Senin (7/10).

Ia mengatakan, visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih memerlukan kementerian yang secara spesifik bisa fokus. Dengan demikian ada kecenderungan jumlah kementerian akan mengalami peningkatan dari yang ada sekarang bisa jadi 40 kementerian.

Kata dia, pertemuan Prabowo dan Megawati menyiratkan arti jiwa kenegarawanan pasca perhelatan pilpres. Prabowo dan Megawati, kata Wisnu Murti menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau partai.

“Apakah dalam pembicaraan itu alan menyangkut jatah menteri? Boleh jadi. Termasuk tokoh Bali yang dalam kelaziman selalu mendapatkan tugas sebagai menteri mengingat Bali memiliki posisi strategis dan SDM yang mumpuni. Sejarah tentang peran orang Bali di pemerintahan sejak kemerdekaan sampai saat ini sudah mencatat,” paparnya.

Sementara itu, Rai Mantra yang namanya masuk dalam survei mengaku siap mengabdi jika ditugaskan dan dipercaya menjadi menteri. “Bukan siap-siap atau tidak siap. Dimanapun kalau ditugaskan dan dipercaya, kita akan mengabdi,” demikian katanya.

Sedangkan Sang Made Mahendra Jaya juga senang namanya masuk 10 orang yang masuk survei calon menteri dari umah Hindu versi KMHDI. “Sukseme dinda,” katanya singkat kepada Tribun Bali.

Tri Handoko Seto memuji langkah KMHDI yang berupaya memberikan rekomendasi untuk calon menteri kepada presiden terpilih. Ia yakin hasil survei KMHDI ini akan dijadikan pertimbangan Prabowo Subianto.

“Saya mengapresiasi adik-adik KMHDI yang telah berupaya memberikan rekomendasi para calon pembantu presiden terpilih. Saya yakin ini akan dijadikan pertimbangan,” kata Tri Handoko.

Tri Handoko mengatakan, presiden terpilih akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memilih calon pembantunya. Ia pun berharap semakin banyak umat Hindu yang bisa berperan di kabinet Prabowo-Gibran.

Sementara itu, Pasek Suardika yang sekarang sedang sibuk memenangkan pasangan Mulia-PAS di Pilgub Bali mengatakan, masih ada yang lebih pantas darinya menjadi menteri. "Wah masih ada yang lain lebih pas dan pantas. Saya biar berkelana saja dulu menambah pengalaman lapangan, suksema," kata dia.
 
Ketua Umum PP KMHDI, Wayan Darmawan mengatakan, survei ini diisi oleh 4.662 responden umat Hindu seluruh Indonesia. pelaksanaan survei ini digelar selama tujuh hari. Jika dilihat, 10 kandidat menteri Hindu yang dipilih berasal dari berbagai kalangan mulai dari militer, politisi, akademisi, birokrat, sampai pengusaha.

“Berdasarkan hasil survei ini, kami melihat bahwa pilihan umat Hindu sangat beragam. Sepuluh nama yang dipilih berasal dari berbagai kalangan mulai dari militer, politisi, akademisi, birokrat sampai pengusaha,” katanya.

Darmawan mengatakan, berdasarkan aturan, penunjukan menteri dan wakil menteri merupakan hak prerogatif dari Prabowo-Gibran. Namun ia berharap hasil survei kandidat menteri Hindu ini dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah menyusun kabinet.

Ia menilai nama-nama yang muncul dalam survei tersebut layak untuk membantu presiden dan wakil presiden sebagai wakil menteri atau kepala badan setingkat kementerian. Survei dibuat untuk menyerap aspirasi masyarakat.

“Survei ini kami buat untuk menyerap aspirasi umat Hindu terkait siapa sosok menteri Hindu yang diinginkan umat. Namun kami menyadari selebihnya pemilihan dan penunjukan merupakan hak prerogatif presiden terpilih Prabowo-Gibran,” jelasnya.

Hanya Prabowo yang Tahu

Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menyatakan, selain nama-nama yang sudah sering disebut-sebut, figur baru yang mungkin muncul sangatlah spekulatif. Mengenai siapa yang akan masuk kabinet, terutama tokoh di luar nama-nama yang sudah muncul, Ujang menegaskan bahwa hanya Prabowo dan Tuhan yang tahu.

"Karena dia yang menyusun. Dia yang, katakanlah, mencari sosok-sosok figur di luar nama-nama yang beredar. Ya, mungkin saja. Jadi, kalau soal prediksi calon atau nama baru, saya tentu tidak bisa. Itu sifatnya spekulatif, bukan prediktif, karena tidak jelas siapa saja nama-nama baru itu," katanya.

Selain calon menteri dari partai politik, Ujang juga menekankan bahwa unsur organisasi massa (ormas) selalu mendapat tempat dalam pemerintahan baru. "Kalau saya melihatnya, ada ya, jatah untuk Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah," jelasnya.

Kata Ujang, tokoh-tokoh dari NU yang berpotensi masuk kabinet antara lain Gus Ipul atau Saefullah Yusuf, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU. Saat ini, Gus Ipul menjabat sebagai Menteri Sosial dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Ia menggantikan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024.

Sementara itu, dari Muhammadiyah, nama yang mencuat adalah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. Ujang mengakui belum ada nama lain dari NU maupun Muhammadiyah yang secara pasti masuk dalam radar calon menteri Prabowo. "Tapi nama yang muncul dari jatah ormas NU kelihatannya Sekjen PBNU. Dari Muhammadiyah, yang paling menonjol adalah Prof Abdul Mu'ti," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berharap agar menteri pendidikan dalam kabinet Prabowo-Gibran berasal dari kader Muhammadiyah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, menyatakan bahwa pilihan Prabowo dalam menyusun kabinet akan mewakili semua golongan masyarakat. (sup/sar/kontan)

Perbaikan Institusi

Menteri yang dipilih Prabowo Subianto harus memprioritaskan perbaikan kualitas institusi yang dipimpinnya. Peneliti The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Putu Rusta Adijaya mengatakan, harus ada perbaikan menyeluruh serta diikuti komitmen dalam penegakan hukum.

“Salah satu agenda Prabowo dalam Asta Cita adalah pemberantasan korupsi. Maka, individu yang dipilih oleh Prabowo harus dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas institusi kementerian atau lembaga yang dipimpinnya agar berintegritas," ujarnya, Senin kemarin.

Ia menambahkan institusi yang berkualitas adalah institusi yang menggunakan kekuasaan politik untuk merancang lembaga ekonomi dan terkait lainnya yang transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

“Sebagai menteri dan pemimpin lembaga, mereka ini punya political power yang secara de jure, berwenang membentuk lembaga-lembaga tersebut, termasuk lembaga ekonomi, baik dari aspek kebijakan maupun institusi yang merancang kebijakan itu," jelas dia.

"Kekuasaan politik ini harus menciptakan lembaga ekonomi dan lainnya yang transparan, akuntabel, ada partisipasi bermakna, karena lensanya harus masyarakat secara keseluruhan, bukan para elit dan kepentingan tertentu,” sambungnya.

Seperti yang dikatakan para pakar ekonomi dan politik, Acemoglu, Johnson, dan Robinson, kualitas institusi yang baik itu adalah institusi yang menegakkan hak kepemilikan (property rights) bagi seluruh masyarakat yang akan memberikan kesempatan investasi, inovasi, dan mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi.

“Mereka juga mengatakan bahwa masyarakat harus punya kesempatan yang sama, termasuk kesetaraan di depan hukum. Hal juga merupakan salah satu fondasi kebebasan ekonomi yang harus didorong dari hulu ke hilir, dengan kerangka kerja yang melibatkan kolaborasi multipihak,” tambah Putu.

“Jangan sampai kekuasaan politik yang dimiliki dan digunakan oleh menteri dan pemimpin lembaga nanti malah menciptakan extractive institutions, suatu istilah yang merujuk pada lembaga yang tidak memiliki supremasi hukum dan menguntungkan diri mereka sendiri,” pungkasnya.

Sebagai informasi, nama-nama kandidat menteri dan pemimpin lembaga dalam kabinet Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto mulai berseliweran berdasarkan pertimbangan bersama partai politik dan organisasi masyarakat. Prabowo dikatakan sudah mengantongi nama kandidat menteri dalam pemerintahannya.