PECAT Pegawai Terbukti Berpolitik! DPRD Jembrana Beri Pemahaman ke Seluruh Pegawai Non ASN 

TRIBUN-BALI.COM  - Puluhan orang pegawai non ASN, diundang DPRD Jembrana di Ruang Rapat kantor setempat, Rabu 13 November 2024.

Mereka diberikan penekanan dan pemahaman soal netralitas ASN, pada Pilkada Serentak 2024 ini.

Bahkan, jika terbukti terlibat dalam berkegiatan politik bakal diberikan sanksi terberat yakni dipecat. Kegiatan ditutup untuk deklarasi netralitas tenaga non-ASN.

Baca juga: Disbud FGD Jelang Kongres Kebudayaan Bali, Transformasi Teknologi Tradisional Bali Jaga Budaya Bali

Baca juga: Sutjidra Janji Selesaikan Semrawutnya Jalan Pattimura di Hadapan Ratusan Semeton Muslim Buleleng

Di sisi lain, setelah momen Pilkada 2020 lalu, ratusan pegawai Non ASN justru diputus kontraknya. Hal ini diduga ada kaitannya soal pilihan politik sebelumnya.
 
Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi menegaskan, kegiatan mengundang seluruh tenaga non ASN tersebut bertujuan untuk menjaga kondusifitas di tengah perhelatan Pilkada 2024 mendatang.   

Sebab, di lingkungan kerja Pemkab Jembrana sebelumnya ada yang secara terang-terangan mendukung salah satu paslon.

"Ketika sudah mulai mengelompokkan diri, pasti akan tidak nyaman. Sehingga kami mengajak mereka semua untuk berkumpul untuk mendeklarasikan netralitas," tegas Sri Sutharmi usai kegiatan, Rabu 13 November 2024.

Menurutnya, tenaga Non ASN tidak boleh berpolitik dan secara terang-terangan memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon di Pilkada 2024 ini. 

Namun, untuk pilihan itu merupakan hak masing-masing dari masyarakat termasuk pegawai pemerintahan. 

"Yang penting agar mereka bisa benar-benar netral dan fokus ke tupoksi masing-masing," imbuhnya. 

Dia kembali menegaskan, ketika ada salah satu pegawai non ASN yang terbukti dan tertangkap tangan lakukan pelanggaran, tentunya sanksi terberat akan diberikan yakni pemecatan.

Namun, selama pegawai mengikuti aturan tidak akan ada masalah. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Jembrana, Wayan Wardana.

Dia menekankan agar tenaga non ASN, jangan sampai menjadi bagian dari Pilkada 2024 apalagi menjadi tim salah satu paslon, terlebih lagi membantu dan mengantarkan logistik.

"Kalau ada tertangkap oleh Bawaslu misalnya, saya langsung proses dan harus diberhentikan. Jadi harus komitmen netralitas ini," tegasnya.

Kami Mohon Jaminan Tidak Diputus Kontrak

Dalam kesempatan tersebut, seorang pegawai Non ASN di DPMPTSP Jembrana, Made Prabawa menyampaikan soal jaminan seorang tenaga non ASN yang sudah netral namun justru diputus kontrak usai perhelatan pemilihan kepala daerah. Sehingga hal ini menjadi kekhawatiran oleh seluruh tenaga non ASN. 

"Jika semua netral, apa yang akan menjamin kami semua tetap untuk bekerja (tidak diputus kontrak) Apakah akan ada hitam diatas putih dan bermaterai untuk melindungi kami pegawai non ASN pasca Pilkada serentak 2024?," tanyanya saat kegiatan tersebut. 

Pihaknya juga mewakili semua tenaga non ASN agar para wakil rakyat bisa menambah lagi gaji dari pegawai kontrak di Jembrana. Sebab, selama ini jumlah yang diterima masih belum cukup.

Hal itu langsung dijawab Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi. Dirinya mengakui bahwa kekhawatiran tersebut pasti ada di semua benak pegawai non ASN.

Dia meyakini bahwa semua yang disampaikan berasal dari hati nurani, ada kekahwatiran ketika nanti sudah netral setelah 27 November 2024 bakal ada pemimpin baru. 

"Kita sudah menjamin tidak akan ada pemecatan. Ketika sudah berkomitmen pasti akan dilakukan. Tapi untuk keinginan adanya hitam di atas putih harus berproses di paripurna," jelasnya.

"Tapi saya sebagai bagian pimpinan DPRD Jembrana menjamin itu terjadi sepanjang netralitas bisa dijaga. Ketika ada hal yang dilakukan di luar pakta integritas, lain ceritanya. Tapi kami yakin semua punya prinsip untuk tetap netral," imbuhnya.

Kemudian, kata dia, terkait tambahan penghasilan, pihaknya juga akan bahas di pembahasan anggaran yang sedang kita lakukan pembahasan untuk 2025.

Namun harus disesuaikan juga dengan anggaran pemerintah yang ada. Karena diketahui, dua tahun terakhir mengalami defisit luar biasa, di RAPBD sedang membahas hal itu.

"Ketika ada celah, kita akan lakukan. Jadi mohon bersabar dulu," tegasnya.