Tindak Penunggak Pajak, BPKAD Gianyar Serahkan Data ke Kejari Gianyar, Bernilai hingga Rp3 Miliar

Tindak Penunggak Pajak, BPKAD Gianyar Serahkan Data ke Kejari Gianyar, Bernilai hingga Rp3 Miliar

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gianyar, Bali tidak main-main dalam menindaklanjuti wajib pajak daerah, seperti akomodasi pariwisata, tempat makan berpenghasilan puluhan juta rupiah yang tidak taat terhadap pembayaran pajak.

Pajak tersebut diharapkan karena akan masuk ke khas daerah, nantinya uang dari pembayaran pajak ini digunakan untuk membangun Kabupaten Gianyar. 

Baca juga: Tahun 2025 Tak Ada Pemutihan Lagi, 214.574 Unit Kendaraan Belum Bayar Pajak, Bapenda Bali Relaksasi

Terlebih lagi, pajak yang harus dibayarkan bukan dari kantong pengusaha sendiri.

Namun pajak tersebut merupakan uang rakyat yang dititipkan melalui pengusaha lewat nota pembayaran.

Terkait wajib pajak bandel ini, BPKAD Gianyar menindaklanjuti dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Gianyar.

Hal tersebut terungkap melalui pertemuan yang dilakukan Plt Kepala BPKAD Gianyar, Gusti Bagus Adi Widhya Utama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Agus Wirawan Eko Saputro, di aula Kejari Gianyar, Selasa 19 November 2024.

Baca juga: Undang-undang HKPD Diberlakukan, Kabupaten/Kota di Bali Diikutsertakan Pungut Pajak Motor

Tercatat ada empat wajib pajak berupa perusahaan yang menunggak pembayaran pajak sejak beberapa tahun lalu, yang paling lama menunggak sejak tahun 2018.

Diketahui bahwa sebetulnya antara BPKAD dan empat wajib pajak ini telah menandatangani kesepakatan bahwa mereka akan membayar pajak secara mencicil.

Kesepakatan ini diambil untuk memberi keringanan cara pembayaran karena sebelumnya mereka terdampak krisis akibat covid-19.

Namun belakangan ini, pembayaran tersebut terhenti, oleh sebab itu BPKAD meminta bantuan Kejari Gianyar.

Baca juga: Sosialisasi Pajak Daerah di Gianyar, Lambat Bayar Denda 1 Persen

Dalam pertemuan tersebut, Plt Kepala BPKAD yang lebih akrab disapa Bem, menyampaikan permohonan kepada Kajari Gianyar untuk membantu BPKAD Gianyar dalam menyelesaikan tagihan pajak yang tertunggak sekian tahun.

Di mana berdasarkan perhitungan BPKAD, nilainya mencapai Rp3 miliar. 

Bem mengatakan, tindakan meminta bantuan ke Kejari merupakan bentuk transparansi yang dilakukan Pemkab Gianyar, yang mana transparansi telah diamanatkan Jaksa Agung dan KPK dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kami menyerahkan wajib pajak yang bandel yang tidak mau menyelesaikan kewajibannya agar ditindaklanjuti oleh kejaksaan, kami juga selalu mengingatkan bahwa pajak daerah ini berbeda dengan PPH. PPH sifatnya perorangan sementara pajak daerah merupakan pajak yang dititipkan oleh masyarakat kepada pengusaha, mereka punya kewajiban menyetorkannya kepada daerah,” ucapnya.