Empat Akomodasi Wisata di Gianyar Nunggak Pajak, Pemkab Minta Bantuan Kejari Tagih Tunggakan

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Masih ada akomodasi pariwisata di Gianyar yang tidak taat pada kewajiban pajak. 

Akomodasi wisata ini bahkan menunggak pajak hingga bertahun-tahun. 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gianyar pun menyerahkan data wajib pajak akomodasi pariwisata tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar.  

Pajak ini diharapkan dibayar dan masuk ke kas daerah. Pajak yang harus dibayarkan bukan dari kantong pengusaha, namun uang rakyat yang dititipkan melalui pengusaha lewat nota pembayaran.

Baca juga: PJ Bupati Gianyar Resmi Diduduki Dewa Tagel, Sementara Itu PJ Gubernur Bali Tunjuk Plh BPKAD Bali

BPKAD Gianyar mengajak Kejari Negeri Gianyar membereskan masalah ini. 

Digelar pertemuan yang dilakukan Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPKAD Gianyar, Gusti Bagus Adi Widhya Utama dengan Kepala Kejari Gianyar Agus Wirawan Eko Saputro, Selasa 19 November 2024.

Tercatat ada empat wajib pajak yang menunggak pembayaran sejak beberapa tahun lalu. Paling lama menunggak sejak tahun 2018. 

“Kami menyerahkan wajib pajak yang bandel yang tidak mau menyelesaikan kewajibannya agar ditindaklanjuti oleh kejaksaan," ujar Bem.

Ia bilang, sebetulnya BPKAD dan empat wajib pajak ini telah menandatangani kesepakatan. 

Wajib pajak akan membayar pajak secara mencicil. 

Kesepakatan ini diambil untuk memberi keringanan cara pembayaran karena sebelumnya mereka terdampak krisis akibat pandemi Covid-19.

Namun belakangan ini, pembayaran tersebut terhenti. 

Bem meminta kepada Kepala Kejari Gianyar untuk membantu BPKAD dalam menyelesaikan tagihan pajak yang tertunggak sekian tahun. Berdasarkan perhitungan BPKAD, nilainya mencapai Rp 3 miliar.

Bem mengatakan, tindakan meminta bantuan ke Kejari merupakan bentuk transparansi yang dilakukan Pemkab Gianyar. 

Transparansi telah diamanatkan Jaksa Agung dan KPK dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.