Pilkada Bali 2024

Pilkada Bali, Masa Tenang Rawan Politik Uang, Antisipasi Serangan Fajar Gunakan Uang Digital

Ketua Bawaslu Bali, Putu Agus Tirta Suguna, mengatakan kegiatan politik uang memang paling rawan di masa tenang. 

Tribun Bali/Dwi S
ilustrasi Pilkada Bali - Pilkada Bali, Masa Tenang Rawan Politik Uang, Antisipasi Serangan Fajar Gunakan Uang Digital 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Tahapan Pilkada Serentak 2024 sudah memasuki tahapan menegangkan atau yang disebut masa tenang, yang berlangsung selama tiga hari yaitu 24-26 November 2024. 

Setelah masa tenang barulah memasuki puncak dari Pilkada Serentak 2024, yaitu pemungutan suara alias pencoblosan pada Rabu, 27 November 2024.

Pada masa tenang Pilkada Serentak 2024 ini, Bawaslu telah memetakan sejumlah potensi pelanggaran yang rawan terjadi. 

Ada dua pelanggaran yang sangat berpotensi, yaitu kegiatan kampanye terselubung hingga yang paling rawan praktik politik uang atau money politik. 

Baca juga: Pilkada Serentak 2024, Bali Jadi Provinsi Dapat Atensi Lebih Dari Pusat

Seluruh jajaran pengawas hingga sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) pun akan melakukan antisipasi. 

Termasuk juga mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan pencegahan agar pelanggaran tersebut tak sampai terjadi. 

Ketua Bawaslu Bali, Putu Agus Tirta Suguna, mengatakan kegiatan politik uang memang paling rawan di masa tenang. 

Karena itu pihaknya melakukan pengawasan dan antisipasi adanya politik uang dalam bentuk serangan fajar.

Bahkan dalam hal ini, pihaknya juga mengajak peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi. 

Jika ada masyarakat yang mengetahui adanya indikasi serangan fajar atau money politics bisa melaporkan ke Bawaslu.

"Kami pastikan akan tindaklanjuti jika mendapat informasi dari semua pihak," tegas Tirta Suguna.

Yang menjadi perhatian Bawaslu, serangan fajar di Pilkada 2024 tak lagi bersifat konvensional atau uang langsung, tapi bisa lewat digital.

Serangan fajar bisa dikirim lewat transfer di rekening.

”Kini polanya saya rasa sudah beralih. Yang harus kami antisipasi pola-pola diubah dari konvesional jadi uang digital, ini perlu kami mitigasi,” jelasnya. 

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jembrana, Pande Made Ady Muliawan, mengakui tantangan terberat adalah praktik politik uang.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved