ISU SAMPAH Belum Tuntas, PJ Gubernur Bali Sebut Termasuk 5 Isu Utama Tantangan Bali di Tahun 2025

TRIBUN-BALI.COM  – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengakui belum bisa menyelesaikan permasalahan sampah. Pengelolaan sampah masih menjadi tantangan semua pihak ke depan. 

Hal tersebut diungkapkan Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya saat Refleksi Akhir Tahun 2024 yang dirangkai dengan Coffee Morning di Gedung Kertha Sabha, areal kediaman Gubernur Bali, Jumat (27/12). 

“Beberapa persoalan yang belum kita bisa tuntaskan, ini tantangan bagi kita semua ke depan mengatasi persoalan sampah,” jelas Mahendra. 

Lebih lanjutnya Mahendra mengatakan termasuk juga tata kota keindahan dan di dalamnya harus terdapat drainase yang bagus.

Baca juga: BAKAR Warung & Motor Pacarnya, Jamudi Diduga Dibakar Api Cemburu dan Merasa Diselingkuhi

Baca juga: PMI Jembrana Meninggal di Turki Segera Dipulangkan, Puskor Hindunesia Bantuan di Lapor Mas Wapres

“Kita sadari, ini musim hujan, curah hujan tinggi, kemudian jadi genangan air, banjir. Ke depan kita berharap tidak terjadi dengan seri dan upaya-upaya perbaikan yang akan terus dilakukan,” imbuhnya. 

Selain itu, Mahendra Jaya juga meminta partisipasi seluruh masyarakat, seperti mau membersihkan saluran air yang ada di tempatnya, membuang sampah pada tempatnya. Jika semua dirasa kompak, Mahendra yakin persoalan sampah dapat selesai.

Biopori yang dinilai membantu mengatasi banjir dengan cara memungkinkan air hujan meresap ke dalam tanah, Mahendra menekankan persoalan sampah bisa selesai jika semua pihak peduli dengan lingkungan. 

“Ya saya katakan, ini persoalan bisa selesai kalau semua pihak masyarakat mau pertama peduli dengan lingkungannya. Jadi kalau ada sampah berserakan, dibersihkan, diangkat, kemudian buat biopori, jadi ada resapan air, itu pasti bisa selesai,” kata dia. 

Mahendra Jaya menyatakan dukungan masyarakat sangat dibutuhkan karena ke depan Bali masih menghadapi sejumlah isu yang mendapat perhatian dan sorotan publik sehingga memerlukan penanganan segera. 

Ia mencatat lima current issue yang menjadi tantangan dalam pembangunan Bali. Adalah pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrem, kemiskinan dan prevalensi stunting, pengendalian pembangunan wilayah, penguatan budaya, dan persoalan Sumber Daya Manusia (SDM). Terkait pengendalian inflasi, ia menyampaikan inflasi Bali terjaga di kisaran 2,5 ± 1 persen. 

Kendati tingkat inflasi daerah Bali secara umum berada di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 1,55%, menurutnya angka inflasi Bali bersifat moderat, menggambarkan daya beli masyarakat. 

“Indikatornya, perekonomian di Bali tumbuh di atas 5%, melampaui rata-rata nasional. Demikian pula dengan investasi yang masuk ke Bali jauh melebihi target,” sebutnya.

Pada current issue kedua, yaitu kemiskinan ekstrem, kemiskinan, dan prevalensi stunting, angkanya secara umum lebih baik dari rata-rata nasional. 

Miskin ekstrem di Bali pada tahun 2023 berada pada angka 0,19%, di bawah angka nasional yaitu 1,12%. Sedangkan persentase penduduk miskin tahun 2024 di Bali sebesar 4%, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 9,03%. 

Angka prevalensi stunting tahun 2023 berada di angka 7,2%, sedangkan rata-rata nasional mencapai 21,5%. Kendati angkanya lebih baik namun ia berpendapat bahwa penuntasan kemiskinan ekstrem, kemiskinan, dan prevalensi stunting masih menjadi pekerjaan besar bagi Bali.