ISU Bus Trans Metro Usai Beroperasi 2025 Tuai Polemik, Sopir & Penumpang Berharap Tetap Ada di Bali

“Karena ini salah satu layanan publik yang bagus, saya berusaha agar tetap bisa beroperasi,” jelas Mahendra. 
Pejabat asal Temesi, Kabupaten Gianyar ini menambahkan, meskipun anggaran Bus TMD berasal dari pusat, dirinya tetap mengusahakan agar Bus TMD tetap ada di Bali.

“Anggaran itu dari pusat ya dari daerah kita tetap usulkan agar tetap ada,” imbuhnya. Bus Trans Metro Dewata merupakan program Kementerian Perhubungan dengan sistem transportasi bus raya terpadu beroperasi sejak 2020,” jelasnya.

Penganggaran bus TMD ini masih bergantung dengan pemerintah pusat. Padahal Pemerintah Pusat telah menyurati Pemerintah Provinsi Bali untuk bisa dikelola Pemprov Bali.

Bus TMD menyediakan berapa rute, termasuk untuk wisatawan dari bandara dan ke Ubud yang banyak dimanfaatkan. Saat ini ada 105 armada bus dengan 6 koridor yang ada.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta menjelaskan, untuk perubahan pengelolaan menjadi ke Pemprov Bali, belum ada kewenangan.

Samsi mengungkapkan pihaknya khawatir terkait pengoperasian TMD tahun 2025 mendatang karena penganggaran belum clear.

Pihaknya mengaku masih ada evaluasi untuk TMD. Sebab dari pusat sudah tidak menyediakan anggaran. Misalkan, Pemerintah Pusat berencana memindahkan ke tempat lain karena daerah lain membutuhkan, kemungkinkan akan dihentikan.

“Kami terima surat dari Jakarta bahwa ini diminta  dan diambilalih ke Pemprov bersama kabupaten/kota, tetapi Pemprov belum ada kapasitas, karena anggaran sudah tidak tersedia,” katanya.

Maka pihaknya meminta bersabar, kalau dihentikan. Hal itu menjadi konsekuensi karena transportasi publik itu tidak dimanfaatkan. “Ya sabar-sabar kalau berhenti dulu. Ya syukuri pernah dikasih. Ya salah sendiri tidak mau dipakai, sekarang hilang baru terasa,” kata Samsi pada Kamis (26/12). 

Antusias masyarakat Bali menggunakan transportasi massal memang tidak seperti daerah lain. Atau tidak seperti zaman dulu ketika masih ada bemo atau mikrolet.

Menurut Samsi, konsumsi pemakaian kendaraan publik yang rendah karena Bali telah lama kehilangan transportasi publik. Sehingga untuk kembali memakai kendaraan umum membutuhkan waktu yang lama, penyesuaian, dan juga dipaksa.

“Daerah lain mereka sudah biasa. Kalau tidak pakai transportasi mahal buat mereka. Kalau di Jawa itu jauh-jauh, di sini dekat-dekat. Tetapi lama-lama orang mikir kalau hujan enak di bus. Turun tinggal pakai paying,” kata dia. (sar)