ISU Bus Trans Metro Usai Beroperasi 2025 Tuai Polemik, Sopir & Penumpang Berharap Tetap Ada di Bali

TRIBUN-BALI.COM  – Bus Trans Metro Dewata (TMD) kembali menjadi sorotan publik.

Angkutan publik ini terancam tidak akan beroperasi lagi pada tahun 2025. Penyebabnya, diduga minat warga Bali khususnya di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita) cukup kecil terhadap bus ini.

Angkutan berwarna merah hitam ini, seringkali kosong atau hanya membawa segelintir penumpang. Di sisi lain, biaya operasionalnya sangat tinggi, sehingga tidak bisa tertutupi. 

Namun, para sopir atau driver dan penumpang berharap Bus TMD tetap beroperasi. Seorang Driver TMD rute Bali Selatan, I Ketut Ubiana (58) mengungkapkan, penghentian pengoperasian bus tersebut berdampak langsung terhadap para driver.

“Pasti berat untuk driver, kalau pekerjaan ada saja, tetapi kalau di sini lebih nyaman. Saya sudah 4 tahun jadi driver, dari awal operasi tahun 2020 sudah merasa nyaman,” jelas Ubiana saat ditemui, Sabtu (28/12).

Baca juga: TEWAS 124 Orang Akibat Kecelakaan Pesawat Jeju Air, 2 Awak Selamat dan Sisakan Bagian Ekor!

Baca juga: NYAWA Dadan & Iwan Tak Tertolong! Pengendara Kawasaki Tewas Usai Tabrak Pantat Truk di Bangli

Sebelum ditempatkan di jalur Bali Selatan, Ubiana sempat bertugas di jalur Ubud selama 2,5 tahun. Suka duka menjadi driver Bus TMD kata Ubiana sudah terbiasa menghadapi kemacetan di jalan Sarbagita.

“Penggunanya semakin banyak dari hari ke hari terutama dari bandara. Biasanya mereka turun di Kuta tidak tentu di satu tempat. Selama Covid-19 tarif bus ini sempat gratis dua tahun. Kalau sekarang bayar Rp 4.400 per orang,” bebernya. 

Jam kerja para driver terbagi dua shift, di antaranya pagi dan siang. Jika jalan normal atau tidak macet, ia mulai bekerja pada shift pagi pukul 07.00-14.00 dan shift siang 14.00 hingga pukul 19.00. Ia pun berharap Bus TMD masih tetap beroperasi pada tahun 2025. 

Ubiana dan driver lainnya belum mendapatkan pengumuman resmi dari kantornya terkait kabar penghentian operasi Bus TMD.  

“Harapannya biar berlanjut, biar tetap prorgam ini ada. Belum ada pengumuman dari kantor baru isu-isu saja, untuk driver belum ada pemberitahuan,” tambahnya. 

Seorang penumpang Bus TMD, Novi Febriani juga berharap angkutan publik ini tetap beroperasi di Bali. Ia juga berharap jika tetap beroperasi agar seluruh fasilitas serta halte pemberhentian dapat diperbaiki. “Sayang sebetulnya kalau sampai dihentikan (pengoperasian bus TMD).

Terlebih kalau musim liburan seperti ini, biasanya saya lihat ada saja wisatawan naik bus ini. Kalau memang tetap beroperasi semoga fasilitas dan halte-nya dapat dibenahi lagi agar lebih menarik minat masyarakat,” ucap Febri. 

Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya masih berharap Bus TMD bisa tetap beroperasi tahun depan.

Di akhir masa jabatannya, Mahendra akan upayakan Bus TMD agar tidak disetop alias tetap beroperasi pada tahun 2025. “Kita masih melakukan evaluasi, masih berupaya Trans Metro Dewata tetap beroperasi,” kata Mahendra usai menghadiri acara Coffee Morning di Jayasabha, Denpasar, Jumat (27/12).

Menurutnya, kehadiran Bus TMD menjadi salah satu layanan publik yang bagus. Bus yang merupakan program dari Pemerintah Pusat ini menjadi transportasi publik, guna mengurangi pemakaian kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan.

“Karena ini salah satu layanan publik yang bagus, saya berusaha agar tetap bisa beroperasi,” jelas Mahendra. 
Pejabat asal Temesi, Kabupaten Gianyar ini menambahkan, meskipun anggaran Bus TMD berasal dari pusat, dirinya tetap mengusahakan agar Bus TMD tetap ada di Bali.

“Anggaran itu dari pusat ya dari daerah kita tetap usulkan agar tetap ada,” imbuhnya. Bus Trans Metro Dewata merupakan program Kementerian Perhubungan dengan sistem transportasi bus raya terpadu beroperasi sejak 2020,” jelasnya.

Penganggaran bus TMD ini masih bergantung dengan pemerintah pusat. Padahal Pemerintah Pusat telah menyurati Pemerintah Provinsi Bali untuk bisa dikelola Pemprov Bali.

Bus TMD menyediakan berapa rute, termasuk untuk wisatawan dari bandara dan ke Ubud yang banyak dimanfaatkan. Saat ini ada 105 armada bus dengan 6 koridor yang ada.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta menjelaskan, untuk perubahan pengelolaan menjadi ke Pemprov Bali, belum ada kewenangan.

Samsi mengungkapkan pihaknya khawatir terkait pengoperasian TMD tahun 2025 mendatang karena penganggaran belum clear.

Pihaknya mengaku masih ada evaluasi untuk TMD. Sebab dari pusat sudah tidak menyediakan anggaran. Misalkan, Pemerintah Pusat berencana memindahkan ke tempat lain karena daerah lain membutuhkan, kemungkinkan akan dihentikan.

“Kami terima surat dari Jakarta bahwa ini diminta  dan diambilalih ke Pemprov bersama kabupaten/kota, tetapi Pemprov belum ada kapasitas, karena anggaran sudah tidak tersedia,” katanya.

Maka pihaknya meminta bersabar, kalau dihentikan. Hal itu menjadi konsekuensi karena transportasi publik itu tidak dimanfaatkan. “Ya sabar-sabar kalau berhenti dulu. Ya syukuri pernah dikasih. Ya salah sendiri tidak mau dipakai, sekarang hilang baru terasa,” kata Samsi pada Kamis (26/12). 

Antusias masyarakat Bali menggunakan transportasi massal memang tidak seperti daerah lain. Atau tidak seperti zaman dulu ketika masih ada bemo atau mikrolet.

Menurut Samsi, konsumsi pemakaian kendaraan publik yang rendah karena Bali telah lama kehilangan transportasi publik. Sehingga untuk kembali memakai kendaraan umum membutuhkan waktu yang lama, penyesuaian, dan juga dipaksa.

“Daerah lain mereka sudah biasa. Kalau tidak pakai transportasi mahal buat mereka. Kalau di Jawa itu jauh-jauh, di sini dekat-dekat. Tetapi lama-lama orang mikir kalau hujan enak di bus. Turun tinggal pakai paying,” kata dia. (sar)