BUS Trans Sarbagita Mulai Gantikan Trans Metro Dewata, Jumlah Penumpang Meningkat Jadi 30 Orang

Menurutnya mengapa penutupan dilakukan saat tutup buku tahun baru. Semestinya, kata dia permasalahan ini sudah dibicarakan di DPR atau instansi terkait terpadu. 

“Ini menurut saya agak mendadak. Secara pribadi mendadak mendengarnya sehingga di dalam bahasa Bali istilahnya ‘kemegmegan’. Tidak ada solusi banyak. Semestinya kalau kita ketahui, mungkin 6 bulan atau setahun sebelumnya diwacanakan,” bebernya. 

Solusi mengenai hal tersebut semestinya dirundingkan di tingkat para ahli atau dicarikan investor. 

Menurut Prof Rumawan terdapat banyak alternatif dan Pemerintah terlalu fokus memikirkan EBRT dan Bali Urban Subway. 

Sebelum berhenti beroperasi, Prof Rumawan mengusulkan agar pemanfaatan bus TMD agar dimanfaatkan penuh oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). 

“Jadi Senin, Rabu diwajibkan oleh Gubernur dan Bupati sehingga tidak ada lagi kursi kosong yang lewat. Tapi diisi oleh pegawai-pegawai oleh TNI, Polisi dan yang lain-lainnya. 

Dia jadi contoh dan nanti anak-anak sekolah itu sebenarnya solusi untuk mengurangi kemacetan dan memanfaatkan transportasi publik,” kata dia. 

“Tetapi sekarang tiba-tiba ini sudah putus sehingga dengan demikian apapun analisa yang pernah saya tulis tidak ada gunanya,” jelasnya. 

Menurut Prof Rumawan, bus TMD ini masih harus beroperasi dalam waktu 10 tahun untuk membuka upaya public transport. Pengadaan transportasi publik di hampir semua negara merupakan subsidi dari pemerintah. 

Menjadi kewajiban pemerintah untuk meringankan transfer publik, oleh karena transportasi publik pastinya lebih murah. 

Diakuinya untuk membangun lagi kepercayaan membangun transportasi publik ini berat bagi pemerintah.

“Masak tiba-tiba Pemerintah Provinsi Bali tidak punya uang untuk urusan itu. Khan ada penerimaan uang satu seribu tertulis misalkan, apa tidak bisa diminta ke sana untuk membangunnya atau keroyokan per Kota/Kabupaten,” jelasnya. 

Bila perlu, Prof Rumawan meminta agar semua pihak ikut berjuang ke Jakarta untuk mengembalikan operasional bus TMD. 

Sebab jika benar-benar ditiadakan maka tidak ada kepercayaan lagi pada pemerintah untuk pengadaan transportasi publik.

Tentunya akan membuat semakin banyak masyarakat yang membeli sepeda motor maupun mobil pribadi. 

Transportasi publik merupakan bagian yang harus ada di kota yang jumlah penduduknya menghampiri 1 juta jiwa.

“Memang kita harus berpikir keras untuk  membangun transportasi publik. Kalau memang uang menjadi masalah, mari kita hitung bersama yang mana bisa dikurangi, itu ditambah dulu pada waktu transfer,” tandasnya. (sar)