Atlas Night Club Direkomendasikan Tutup Sementara, DPRD Badung & Bali Tegas, Buntut Dewa Siwa

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Buntut panjang kemunculan Dewa Siwa, di dalam sebuah party kelab malam, membuat Atlas harus menerima resikonya. Sehingga harus tutup sementara. 

Sebab Dewa Siwa adalah simbol suci agama Hindu di Bali, sebagai salah satu representasi Tuhan. Sehingga tidak selayaknya muncul di sebuah kelab malam. 

Pro dan kontra pun muncul di tengah masyarakat, ihwal polemik kemunculan gambar Dewa Siwa ini. Managemen dipanggil untuk ditanyai, bagaimana bisa kejadian itu ada. 

Baca juga: ATLAS Super Club Direkomendasikan Tutup Sementara, Komisi I DPRD Badung Akan Bentuk Tim Khusus

Baca juga: ATLAS Super Club Direkomendasikan Tutup Sementara, Komisi I DPRD Badung Akan Bentuk Tim Khusus

Satpol PP Awasi 

Komisi 1 dan Komisi 4 DPRD Bali mendatangi Atlas Beach Fest, pada Jumat 7 Februari 2025. Kedatangan Komisi 1 dan Komisi 4 DPRD Bali tersebut, untuk menyampaikan hasil keputusan penutupan sementara kegiatan operasional Atlas Beach Fest usai viralnya penggunaan visual Dewa Siwa sebagai latar musik DJ. 

Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Budiutama mengatakan perundingan tersebut, dilakukan dengan dua eksekutif serta badan legislatif. 

“Yang jelas saya akan sampaikan apa yang menjadi hasil keputusan kami, dengan pihak eksekutif juga komisi 1 dan 4 juga restu dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa, hari ini saya akan merekomendasikan yaitu penutupan sementara mulai hari ini,” jelas Budiutama. 

Lebih lanjutnya ia mengatakan, pihaknya akan menantikan apa yang menjadi kajian dari eksekutif dan legislatif dan meminta agar Atlas Beach Fest mentaati kebijakan ini dengan benar. 

“Dan Satpol PP di Provinsi Bali di Kabupaten Badung untuk mengawasi apa yang menjadi rekomendasi pada hari ini,” imbuhnya.

Anggota Komisi 1 DPRD Bali, Nyoman Oka Antara yang turut ikut dalam pertemuan tersebut mengatakan sejak kasus visual Dewa Siwa mencuat, DPRD Bali terus mendapatkan aspirasi dari masyarakat. 

“Ini akan ramai terus, kami setuju untuk ditutup sementara untuk meredam itu. Selanjutnya akan ada pertemuan-pertemuan untuk eksekutif dengan yang bersangkutan akan dipanggil di dewan itu usulan dari Komisi 1,” ucap Oka. 

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali I Wayan Supartha, mengatakan pihaknya akan melakukan kerjasama dengan mengundang pejabat terkait bagaimana solusi yang akan dijalankan. 

“Kemudian terkait masalah pemerintah rekomendasi akan dikeluarkan oleh komisi 1 dan 4 nanti eksekusinya ada di OPD Dinas Perizinan dan sebagainya dan tidak berhenti urusan pertemuan hari ini.

Hari Senin kita akan melakukan evaluasi, dengan mengundang pihak terkait sampai ini selesai agar tidak ada hal yang diperdebatkan ke depan,” tutupnya.