DPRD Klungkung Gelar Rapat Paripurna, Bahas LKPJ Pj Bupati 2024, Realisasi PAD 2024 Rp 1,475 T

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klungkung menggelar Rapat Paripurna pada Senin 10 Maret 2025, dengan agenda utama penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penjabat (Pj) Bupati Klungkung tahun 2024. 

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Klungkung, Wayan Baru, serta dihadiri oleh Bupati Klungkung, I Made Satria.  

Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, menyampaikan setelah mendengarkan LKPJ, pihaknya akan menyusun rekomendasi terkait kinerja pemerintah daerah. 

Rekomendasi tersebut mencakup evaluasi atas pencapaian program pembangunan, pelaksanaan kebijakan, serta aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.  

Baca juga: DPRD Klungkung Susun Ranperda Lindungi Nelayan & Petani Garam, Agar Dapat Jaminan Lebih Layak!

"Program yang sudah berjalan dengan baik akan kami dorong agar terus ditingkatkan, sedangkan yang masih kurang optimal akan menjadi fokus pembenahan. Semua masukan akan kami rumuskan dalam rapat internal sebelum dipaparkan dalam sidang paripurna," ujar Anak Agung Gde Anom.  

Dalam pemaparan LKPJ, Bupati I Made Satria menyoroti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung yang mencapai 5,08 persen pada tahun 2024, meningkat dari 4,70 persen pada tahun sebelumnya. 

Namun, angka ini masih sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang mencapai 5,48 persen.  

Sektor utama yang menopang perekonomian Klungkung antara lain, pertanian, kehutanan, dan perikanan 22,06 persen, penyediaan akomodasi dan makanan/minuman 13,21 persen, konstruksi 9,53 persen, industri pengolahan 9,30 persen.

Selain itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klungkung meningkat dari 74,18 di tahun 2023, menjadi 75,15 pada tahun 2024. Tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 5,61 persen menjadi 5,30 persen.  

Dalam sektor kesehatan, prevalensi stunting berhasil ditekan dari 4,8 persen di tahun 2023 menjadi 3,55 persen pada tahun 2024. 

Sementara itu, indeks reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan signifikan, naik dari 80,05 di tahun 2023 menjadi 88,41 di tahun 2024, mencerminkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.  

Dari sisi keuangan, Bupati menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp 1,475 triliun lebih, atau sekitar 98,15 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1,503 triliun lebih. 

Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 419 miliar lebih 99,52 persen dari target. Pendapatan transfer sebesar Rp 1,055 triliun lebih 97,61 persen dari target.

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja daerah tahun 2024 mencapai Rp 1,459 triliun lebih, atau 93,12 persen dari target belanja sebesar Rp 1,567 triliun lebih. (mit)

Kumpulan Artikel Klungkung