Mantan Kepala SMKN 1 Klungkung Divonis 3,5 Tahun Penjara, Wajib Bayar Uang Pengganti Rp870 Juta

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar menjatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara kepada mantan Kepala Sekolah nonaktif SMK Negeri 1 Klungkung, I Wayan Siarsana.

Dalam sidang terbuka yang dipimpin Hakim Ida Bagus Made Ari Suamba, Kamis (6/11/2025) terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dalam pengelolaan dana Komite SMKN 1 Klungkung periode 2020–2022.

Selain pidana badan, Siarsana juga dijatuhi denda sebesar Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan.

Baca juga: Datangi Kantor Kejaksaaan Buleleng, Masyarakat Sudaji Pertanyakan Kelanjutan Kasus Korupsi Perbekel

Tak hanya itu, ia diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp870.535.771,88.

Apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang tersebut tidak dibayarkan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa. 

Jika hasil lelang tidak mencukupi, hukuman penjara tambahan selama satu tahun akan dijatuhkan.

Dari total kerugian negara, Rp263.705.645,00 di antaranya telah berhasil disita dan akan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti.

Baca juga: Kejati Bali Bongkar Dugaan Korupsi Lahan Tahura dan Kampus, 49 Kasus Tengah Diproses

Majelis Hakim juga menegaskan, dana hasil pengembalian kerugian negara akan dikembalikan kepada SMK Negeri 1 Klungkung untuk digunakan kembali dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Kasi Intel Kejari Klungkung, Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, menyebut putusan tersebut menjadi peringatan keras bagi pengelola lembaga pendidikan agar tidak menyalahgunakan dana publik.

“Dana komite adalah amanah dari para orang tua dan masyarakat. Harus digunakan secara transparan untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya. 

Baca juga: Sebelum Tinggalkan Bali, Ketut Sumedana Jawab Tantangan Publik, Ungkap 2 Kasus Dugaan Korupsi

Kasi Pidsus Kejari Klungkung, Putu Iskadi Kekeran mengatakan, terkait dengan vonis tersebur, pihaknya selaku penuntut umum mempunyai hak untuk pikir-pikir selama 7 hari untuk mempelajari putusan.

"Hak yang sama juga dimiliki oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya," jelas Kekeran. (*)

Berita lainnya di Korupsi di Bali