Breaking News

Ulah Pati di Jembatan Tukad Bangkung

ATENSI Kasus Ulah Pati di Jembatan Bangkung, Bupati Adi Arnawa: PUPR Badung Koordinasi ke Provinsi

Bahkan disebutkan Kadis PUPR Provinsi juga sudah membuat kajian terhadap apa yang harus dilakukan di Tukad Bangkung. 

Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
JEMBATAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mulai mengambil langkah cepat terkait antisipasi banyaknya masyarakat yang bunuh diri (bundir) di Jembatan Tukad Bangkung, Desa Pelaga, Petang, Badung. Selain akan memasang CCTV, Pemkab Badung juga berencana memasang railing yang lebih tinggi. 

"Pasang CCTV bagus, mungkin untuk pengawasan. Tetapi skala prioritas adalah bagaimana upaya pencegahan bisa dilakukan," kata GPS, Minggu 6 April 2025.

Baginya untuk antisipasi bundir di Jembatan Tukad Bangkung adalah dengan mempersulit orang melompat. 
Yang paling penting adalah bagaimana tata bangunan tersebut bisa mencegah dan menghambat orang gampang bunuh diri.

"Seperti halnya Jembatan Golden Gate di San Francisco atau di tempat lainnya. Atau yang di dalam negeri yang dilakukan di Malang dengan memberi jaring pelindung atau dinding pengaman," paparnya.

Ia mendorong pemerintah harus segera membangun upaya preventif dengan memperbaiki desain jembatan yang dioperasikan mulai 19 Desember 2006 ini.

Jembatan Tukad Bangkung mempunyai panjang 360 meter, lebar 9,6 meter, dengan pilar tertinggi mencapai 71,14 meter, dan fondasi pilar 41 meter di bawah tanah.

Jembatan yang menghubungkan tiga kabupaten, masing-masing Badung, Bangli, dan Buleleng itu menjadi jembatan terpanjang di Bali dan diklaim sebagai tertinggi di Asia.

Dalam beberapa tahun terakhir, sudah beberapa kali terjadi aksi bunuh diri di Jembatan Bangkung. Bahkan pada awal tahun ini sudah dua kali kejadian, yakni seorang polisi dari Tabanan dan wanita dari Buleleng.
 

Program Nyata Pemda

Selain pengamanan, perlu juga pemerintah menyiapkan tempat khusus untuk konseling untuk mencegah bundir. Bagi GPS, kejadian bundir ini kerap sekali terjadi di Bali, bukan saja di Jembatan Tukad Bangkung.
Namun ironisnya, menurutnya sampai saat ini tidak ada satupun program untuk mengatasi fenomena sosial ini dari pemerintah daerah.

GPS juga menyoroti masalah tertinggi bundir di Bali adalah masalah ekonomi dan masalah asmara, menyusul masalah sakit berkepanjangan dan konflik sosial akibat di lingkungan, tempat kerja ataupun masalah dalam keluarga.

"Pemerintah harus memiliki program nyata untuk menurunkan angka bundir agar jangan lagi Bali memegang rekor tertinggi secara nasional. Apalagi alasan tertinggi adalah faktor ekonomi," katanya.

Terkait soal ekonomi, baginya solusinya hanya lapangan kerja dan keterampilan kerja. Untuk masalah asmara, bisa dibuatkan program lewat sekolah atau lembaga konseling. 

"Dulu saya pernah mendengar ada program Kisara. Kita Sayang Remaja, tetapi sepertinya sudah tidak terdengar lagi," paparnya. (gus/sup)
 

Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved