FIP Undiksha Turunkan Tim Dosen dan Mahasiswa, Dampingi Ratusan Siswa SMP Tak Bisa Baca di Buleleng

TRIBUN-BALI.COM  - Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Undiksha membentuk tim pendamping yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.

Pembentukan Tim tersebut sebagai respon ihwal siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Buleleng yang masih belum bisa atau belum lancar membaca. 

Hal tersebut diungkapkan Dekan FIP Undiksha, I Wayan Widiana. Diakui akhir-akhir ini banyak pemberitaan di media mengenai siswa SMP di Kabupaten Buleleng, yang belum bisa atau lancar membaca, menulis, dan berhitung (Calistung). 

Karenanya, sebagai Dekan FIP, pihaknya merasa terpanggil untuk ikut berkontribusi atas permasalahan itu. Sebagai langkah awal atas izin Rektor Undiksha, pihaknya sudah membentuk tim pendamping intervensi klinis Calistung yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. 

Baca juga: RPH Hanya Potong 400 Ekor Babi, Aktivitas Menurun, Distan Denpasar Cek Daging Babi di 34 Pasar

Baca juga: Luh Wirasmini Kebanjiran Pesanan, Perajin Gula Merah di Besan Klungkung Kesulitan Bahan Baku

“Tim ini terdiri dari dosen sebagai tim pendamping ahli dan mahasiswa sebagai tim pendamping lapangan. Targetnya tentu percepatan peningkatan kemampuan siswa dalam Calistung,” jelas dia.

Mengenai teknis pendampingan siswa, Widiana mengatakan tim akan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan dinas terkait, sebelum melakukan pengecekan ke sekolah.

Setelah ada persetujuan, barulah tim akan diturunkan ke sekolah. “Nantinya akan ada 1 dosen sekaligus 5 sampai 7 mahasiswa yang ditugaskan di setiap sekolah yang membutuhkan,” imbuhnya. 

Selama di sekolah, tim akan bertugas mengakselerasi peningkatan kemampuan Calistung siswa. Adapun untuk mengawali proses tersebut akan dilakukan uji coba pendampingan selama 6 bulan. Dengan pola 1 mahasiswa mendampingi 1 sampai 3 siswa. 

“Kita akan cek sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jika memerlukan lebih banyak lagi, maka kita akan coba siapkan. Proses diawal untuk pendampingan akan dilakukan dengan model intervensi klinis selama enam bulan. Jadi sangat besar harapan kami bisa ikut berkontribusi memecahkan permasalahan terkait,” imbuhnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng, tercatat ada 363 siswa SMP mengalami gangguan belajar.

Jumlah ini terdiri dari 155 siswa terkategori tidak bisa membaca (TBM) dan 208 siswa terkategori tidak lancar membaca (TLM). 

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengatakan Pemprov Bali akan mengambil langkah serius melalui koordinasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya perbaikan kualitas pendidikan. 

“Jadi kami sudah koordinasi arahan dari Pak Gubernur bertalian dengan anak didik siswa-siswi ini maka koordinasi dengan kepala dinas. Kita akan menggerakkan semua komponen masyarakat. Nanti akan ada juga Rumah Pintar,” jelas Giri Prasta pada Senin (21/4). 

Ia mengatakan, organisasi seperti Tanam Tuwuh juga akan dilibatkan dalam upaya edukasi dan pemberian bantuan terhadap anak-anak yang mengalami kesulitan membaca.

“Jadi kami baru mengetahui hal itu terjadi dan ke depan tidak boleh lagi. Karena mau tidak mau para muda-mudi ini adalah merupakan generasi penerus bangsa. Saya kira evaluasi ini penting dan kami yakini ke depan tidak ada lagi,” tegasnya.

Terkait dugaan apakah kasus serupa terjadi di luar Kabupaten Buleleng, Giri Prasta mengaku belum mendapatkan informasi tersebut. “Kalau saya belum mendengar informasi. Jadi, yang normal ini, yang tidak keterbelakangan mental itu semua bagus,” ujarnya.

Ia memastikan, siswa-siswa yang belum bisa membaca akan mendapatkan perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten setempat. “Sudah pasti. Kami sudah berbicara dengan Bupati Buleleng dan Pak Wakil Bupati pun penangan khusus ini sudah pasti,” katanya.

Lebih lanjut, Giri Prasta menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kejadian ini. Ia menyebut ada kemungkinan kurangnya perhatian dari pendidik maupun orang tua, dan perlu ada pemilahan apakah kasus tersebut berkaitan dengan hambatan mental atau tidak. 

“Saya pikir ini memang kesalahan pendidik dan tidak ada perhatian dari orang tua. Ataukah memang anak ini memang keterbelakangan mental? Jadi, kita akan lakukan pemilahan terhadap persoalan ini sehingga apapun yang terjadi pokoknya itu harus bisa baca tulis sesuai dengan kemampuannya dia nanti,” jelasnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi Penyelenggara Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPAD) Bali, Ni Luh Gede Yastini menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret.

“Kondisi ini memang sangat memprihatinkan bagi dunia pendidikan kita karena angka yang diberitakan juga cukup tinggi, namun demikian kami berharap agar dilakukan assessment lebih dalam terkait kondisi ini,” ucapnya pada, Senin (21/4). 

Ia menekankan pentingnya pendalaman lebih lanjut terhadap faktor-faktor penyebab ketidakmampuan membaca pada anak-anak. Menurutnya, tanpa pemetaan masalah yang jelas, intervensi atau solusi yang diberikan bisa saja tidak tepat sasaran.

“Mengenai anak tidak bisa membaca, apa faktor penyebabnya yang harus lebih digali lagi dan dipastikan sehingga intervensi atau langkah penanganan/solusi bisa dilakukan tepat sasaran dan efektif,” imbuhnya.

Yastini menggarisbawahi bahwa ada 3 aspek utama yang harus diperhatikan dalam penanganan kasus tersebut. Pertama, kondisi anak, termasuk kemampuan baca tulis dan hal-hal yang mungkin menjadi hambatan seperti faktor psikologis. 

Kedua, lingkungan keluarga yang semestinya berperan besar dalam mendukung pembelajaran anak. Ketiga, peran sekolah dalam memastikan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua siswa. “Dalam penanganan ini juga ada 3 aspek yang menurut kami harus diperhatikan,” katanya.

Pertama, kondisi anak. Sejauh mana kemampuan baca tulisnya termasuk kondisi yang menghambat anak, misalnya kondisi psikologis atau ada hal lain. Kedua, kondisi keluarga. Hal ini karena sangat penting sebagai bagian yang harus dapat mendukung anak dalam pembelajaran dan memberikan motivasi bagi anak.

Kemudian yang ketiga, yakni lingkungan sekolah. “Bagaimana komitmen sekolah dalam memberikan perhatian kepada anak memberikan pendidikan berkualitas pada semua anak,” terangnya.

“Kami sejauh ini fokus pada anak putus sekolah dan kalau laporan belum pernah ada laporan kasus anak tidak bisa membaca ke KPAD. makanya belajar dari kasus ini, kedepan kami akan koordinasi juga terkait hal ini dengan dinas pendidikan kabupaten/kota,” kata dia. (mer/sar)