GIRI Prasta Hadiri Puncak HUT ke-21 Baladika Bali, Wagub Sebut Tak Perlu Ormas Lagi di Bali!

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Joseph Nahak selaku Ketua di DPD Grib Jaya Bali mengatakan belum dapat memberikan tanggapan mengenai penolakan dari tokoh masyarakat dan juga pejabat di Bali. “Mohon izin tyang sampaikan untuk sementara kita belum ada tanggapan kita tunggu pada saat yang tepat tyang undang rekan-rekan kita jumpa. Terima kasih,” ucap, Joseph singkat. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menegaskan mendukung aparat penegak hukum yang diatur secara resmi oleh undang-undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Selain itu, Pemkot Denpasar juga menegaskan sikap tegas dalam memperkuat peran adat dan menolak keberadaan organisasi yang mengedepankan aksi premanisme.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, dalam rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Denpasar, Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar, serta Forum Perbekel/Lurah se-Kota Denpasar yang berlangsung di Kantor Wali Kota Denpasar, Senin (5/5).

Jaya Negara menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki struktur formal dalam menjaga keamanan melalui institusi seperti TNI dan Polri. Mulai dari tingkat pusat hingga ke lapisan terbawah, termasuk Babinsa dan Babinkamtibmas. Di Bali sendiri, sistem pengamanan juga diperkuat oleh unsur adat seperti pecalang serta Linmas di tingkat desa dan kelurahan.

“Pada prinsipnya kami mendukung penuh aparat resmi yang diatur oleh negara untuk menjaga kamtibmas. Kami juga menegaskan tidak akan mentoleransi organisasi apa pun yang meresahkan masyarakat dan mengedepankan aksi premanisme yang tidak mencerminkan adat serta kearifan lokal Bali,” tegas Jaya Negara.

Ketua MDA Kota Denpasar, AA Ketut Sudiana, turut menegaskan bahwa Bali tidak memerlukan kehadiran organisasi lain untuk urusan keamanan. Ia menilai keberadaan pecalang dan sistem Sipandu Beradat sudah cukup dalam menjaga ketertiban sesuai nilai-nilai lokal.

“Bali punya kultur yang kuat. Pecalang sudah cukup sebagai otoritas adat dalam pengamanan. Kita tidak butuh organisasi lain, apalagi yang bertindak preman,” ujar Sudiana.

Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. Mohammad Iqbal Simatupang juga menyampaikan komitmen pihaknya untuk bersinergi dalam menjaga kamtibmas. Ia menegaskan bahwa Polri akan bersikap tegas terhadap segala bentuk premanisme. “Polri tidak akan mentoleransi aksi premanisme dalam bentuk apa pun,” ujarnya. (sar/ian/sup)

298 Ormas Resmi Terdaftar 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali mencatatkan terdapat sebanyak 298 ormas yang telah secara resmi terdaftar di Bali.

Namun terdapat 2 ormas yang baru-baru ini mendeklarasikan diri di Bali namun belum mendaftar di Kesbangpol Bali yaitu Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya dan NTT Bali Bersatu. 

Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Ormas Kesbangpol Provinsi Bali, Gede Adhi Tiana Putra, mengatakan bahwa saat ini ormas yang telah terdaftar di Kesbangpol Bali sebanyak 298 ormas.

“GRIB Jaya belum terdaftar, baik di Kesbangpol Provinsi maupun kabupaten/kota di Bali. Yang NTT Bali Bersatu juga belum terdaftar,” jelasnya pada Senin (5/5). 

Dijelaskan, ormas bisa mendaftarkan diri ke Kesbangpol Bali harus memenuhi persyaratan. Salah satu syaratnya harus memiliki Administrasi Hukum Umum (AHU) yang dikeluarkan Kemenkum atau bisa memilih dengan SKT (surat keterangan terdaftar) yang dikeluarkan oleh Kemendagri.

SKT dari Kemendagri masa berlakunya 5 tahun. Sedangkan syarat lainnya, harus memiliki AD/ART, surat keterangan dari wilayah setempat, tidak berafiliasi dengan partai politik, memiliki sekretariat dan kepengurusan yang jelas.