Seputar Bali

Penolakan Ormas Luar Bali Makin Panas, Fraksi Gerindra DPRD Gianyar Tegas Tolak Kehadiran GRIB

Usai Gubernur Bali, I Wayan Koster yang menolak dengan tegas kedatangan ormas luar di Bali, kini DPC Gerindra Gianyar ikut menentang kehadiran GRIB

Tribun Bali/I Wayan Eri Gunarta
GERINDRA - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Gianyar, I Gusti Ngurah Supriadi. Pihaknya menegaskan tidak membutuhkan ormas GRIB. Penolakan Ormas Luar Bali Makin Panas, Fraksi Gerindra DPRD Gianyar Tegas Tolak Kehadiran GRIB 

Sebelumnya, I Wayan Koster selaku Gubernur Bali dengan tegas menolak kedatangan ormas luar yang datang ke Bali.

Hal ini dinilai karena kedatangan ormas luar Bali ini malah akan memicu gesekan dan konflik.

Koster tak lagi bermain kata-kata dan menyebut bahwa Bali tidak membutuhkan organisasi masyarakat (ormas) nakal alias preman yang meresahkan warga dan mencoreng wajah pariwisata Bali.

Momen itu disampaikan Koster saat meresmikan Bale Paruman Adhyaksa dan Bale Restorative Justice di Badung, Kamis (8/5/2025).

Di hadapan Kajati Bali, Bupati, dan para tokoh adat, Koster menggarisbawahi urgensi mengembalikan kekuatan penyelesaian masalah ke akar budaya: Desa Adat.

“Bentuknya Ormas, tapi kelakuannya preman. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Koster dengan nada serius.

“Badung adalah jantung pariwisata. Kita tak bisa membiarkan ruang publik dirusak perilaku liar berkedok organisasi,” tambahnya.

Gubernur asal Desa Sembiran ini menilai program Kejati Bali sebagai langkah cerdas yang perlu diperluas.

Bale Paruman Adhyaksa, yang berbasis hukum adat, digadang menjadi benteng baru yang sanggup menekan kriminalitas sosial tanpa harus menempuh jalur pengadilan.

“Ini bukan hanya urusan hukum. Ini pertaruhan masa depan Bali,” kata Koster.

Secara tegas, ia juga menyinggung peran Sipandu Beradat, sistem keamanan terpadu desa adat yang melibatkan Pecalang.

Menurutnya, jika lembaga adat dan pecalangnya kuat, Bali tak butuh Ormas tambahan yang kerap membawa agenda tersembunyi.

Koster menyudahi pidatonya dengan peringatan halus namun tajam.

“Siapa pun yang menyalahgunakan nama organisasi untuk meresahkan masyarakat, akan berhadapan langsung dengan adat dan Negara,”

“Jangan anggap enteng kekuatan budaya Bali," pungkas Gubernur Koster.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved